MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menggarisbawahi komitmennya untuk menjalankan transisi pemerintahan pasca-Pilkada 2024 dengan tertib, sesuai prosedur, dan tanpa gegabah.
Dalam menghadapi kekosongan tujuh jabatan eselon II di Pemerintah Kota Makassar, Danny memastikan tidak ada langkah mutasi yang dilakukan tanpa mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.
“Semua keputusan akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami mengutamakan transparansi dan tidak akan mengambil langkah tanpa pertimbangan yang matang,” ungkap Danny dalam wawancara pada Minggu (19/1/2025).
Saat ini, enam kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), sementara posisi Sekretaris Daerah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).
Meskipun demikian, Danny memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar, terutama untuk melanjutkan program-program strategis yang telah direncanakan.
“Yang terpenting adalah memastikan program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat tetap berjalan. Kami akan terus mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap langkah yang diambil,” tambahnya.
Danny juga mengingatkan pejabat yang mengikuti lelang jabatan pada pertengahan 2024 untuk bersabar hingga keputusan akhir terkait Pilkada yang sedang dalam proses di Mahkamah Konstitusi.
“Kami berharap dalam waktu dekat keputusan tersebut dapat segera kami ambil setelah proses hukum selesai,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang mengunjungi Makassar pada Jumat (17/1/2025), juga memberikan dukungan penuh terhadap pendekatan hati-hati Danny.
Menurut Bima, komunikasi yang baik antara kepala daerah terpilih dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan.
“Proses ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan program pemerintah dan mendukung visi yang telah disepakati dalam Pilkada 2024,” ujar Bima.
Danny menegaskan bahwa meskipun transisi pemerintahan berlangsung dengan penuh kehati-hatian, fokus utamanya adalah pada kemajuan Kota Makassar tanpa menimbulkan kegaduhan politik.
“Kami ingin semuanya berjalan sesuai aturan dan dapat mendukung kemajuan kota yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
