MAKASSAR – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan menemui Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, pada Senin, 20 Januari 2025, di Kantor Gubernur Sulsel.
Dalam pertemuan tersebut, PHRI menyampaikan harapan agar pemerintah tetap memberikan dukungan bagi pengembangan industri perhotelan, meski di tengah wacana penghematan anggaran yang dicanangkan.
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, didampingi sejumlah General Manager hotel di Makassar, mengungkapkan bahwa penghematan anggaran yang direncanakan pemerintah dapat berdampak signifikan terhadap industri perhotelan.
Selama ini, sektor tersebut sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang sering menggunakan fasilitas hotel sebagai lokasi penyelenggaraan acara.
“Kami memahami perlunya efisiensi anggaran, tetapi kami berharap ada solusi lain yang tetap dapat mendorong keberlangsungan industri perhotelan. Kegiatan pemerintah selama ini menjadi stimulus utama penggerak ekonomi. Jika ini dihentikan tanpa pengganti, akan muncul masalah baru bagi kami,” ujar Anggiat.
Selain itu, ia juga menyoroti tingginya pajak yang dibebankan kepada industri perhotelan. Hal ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah.
Anggiat mengusulkan agar PHRI dan pemerintah provinsi duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang dapat diambil.
Dalam pertemuan tersebut, Anggiat turut mengundang Prof. Fadjry Djufry untuk hadir sebagai pembicara utama dalam kegiatan PHRI Sulsel yang akan diadakan pada 25 Januari 2025 di Hotel The Rinra Makassar.
Acara ini dirancang untuk menggali lebih dalam kebijakan pemerintah provinsi dalam menggerakkan perekonomian Sulsel.
Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, menyambut baik kunjungan dari pengurus PHRI. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap peran industri perhotelan dalam perekonomian daerah dan menyatakan kesiapan untuk menghadiri kegiatan PHRI tersebut. “Insyaallah, nanti diagendakan untuk hadir,” kata Prof. Fadjry.
Pertemuan ini mencerminkan harapan besar pelaku industri perhotelan agar pemerintah provinsi tetap menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kian kompleks.
Dengan adanya komunikasi yang intens, diharapkan dapat tercapai solusi terbaik demi kemajuan bersama. (*)
