MAKASSAR — Kualitas pembangunan manusia di Kota Makassar terus menunjukkan lompatan signifikan. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Makassar resmi mencatatkan diri sebagai yang tertinggi di Sulawesi Selatan sekaligus menembus peringkat tujuh nasional.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, IPM Kota Makassar mencapai 85,66, menempatkannya pada kategori tinggi dan melampaui seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut menegaskan arah pembangunan manusia yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham berada pada jalur yang tepat dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menyampaikan bahwa lonjakan IPM tersebut merupakan indikator konkret keberhasilan pembangunan yang menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat.
“IPM bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan nyata dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup layak,” ujar Roem, Sabtu (27/12/2025).
Roem menjelaskan, pencapaian IPM Makassar tahun 2025 mencerminkan konsistensi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.
Dengan nilai 85,66, Makassar tidak hanya mempertahankan posisi teratas di tingkat provinsi, tetapi juga menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Berdasarkan catatan BPS, tren IPM Makassar menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019 dan 2020, IPM berada di angka 82,25. Angka tersebut meningkat menjadi 82,66 pada 2021, kemudian naik lagi menjadi 83,12 pada 2022.
Perkembangan signifikan terjadi pada 2023 dengan capaian 84,85. Meski sempat terkoreksi pada 2024 menjadi 83,90, IPM Makassar kembali melonjak tajam pada 2025 hingga mencapai 85,66.
Pencapaian ini ditopang oleh tiga pilar utama IPM. Pertama, sektor kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup masyarakat. Kedua, sektor pendidikan, melalui peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup layak, yang menunjukkan membaiknya daya beli dan kondisi ekonomi warga.
Menurut Roem, peningkatan IPM tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, dukungan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong perbaikan di tiga dimensi utama IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor komunikasi dan informatika turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan manusia di Kota Makassar, khususnya melalui percepatan transformasi digital pemerintahan.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemkot Makassar terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pengembangan platform Lontara+, sebagai sarana integrasi layanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Platform ini memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah secara cepat, mudah, dan transparan.
“Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi berkualitas,” ujar Roem.
Dengan capaian IPM yang terus meningkat dan posisi strategis di tingkat nasional, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu mempertahankan kinerja pembangunan manusia secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing kota di level nasional. (*)
