MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memprakarsai diskusi lintas sektor guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kelompok rentan. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Selasa (10/2/2026).
Forum ini mempertemukan pejabat tinggi pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, akademisi, lembaga perlindungan anak, hingga komunitas masyarakat sipil.
Fokus utama diskusi diarahkan pada upaya mengurai persoalan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Anjal Gepeng), sekaligus merumuskan langkah penanganan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Fatmawati Rusdi menegaskan, diskusi tersebut sejak awal dirancang tidak bersifat formalistik. Ia menginginkan pertemuan ini langsung menghasilkan rencana aksi yang dapat diterapkan di lapangan.
“Kita tidak perlu diskusi yang terlalu formal. Yang penting jelas rencana aksinya dan apa urgensinya. Masalah anak jalanan dan gepeng ini sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja,” ujar Fatmawati.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu mengaku keprihatinannya semakin mendalam setelah melihat langsung kondisi anak jalanan saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan beberapa waktu lalu. Ia menyoroti fakta bahwa sebagian besar anak jalanan dan pengemis yang ditemui adalah perempuan.
“Kondisi itu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya, penanganannya harus lintas sektor dan dilakukan secara kolektif,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Fatmawati juga menyinggung persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dinilainya berkaitan erat dengan fenomena anak jalanan. Menurutnya, anak-anak yang terputus dari sistem pendidikan memiliki risiko tinggi untuk terjerumus ke kehidupan jalanan apabila tidak segera diintervensi.
“ATS ini bukan sekadar angka dalam laporan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Kalau tidak ditangani sekarang, masalah sosial ini akan terus berulang,” tegas Wagub perempuan pertama di Sulawesi Selatan itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abd Malik Faisal, memaparkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi faktor utama munculnya anak jalanan dan gepeng. Berdasarkan data Dinas Sosial, terdapat sedikitnya 1.024 anak jalanan dan gepeng yang terkonsentrasi di lima daerah, yakni Makassar, Parepare, Palopo, Gowa, dan Maros.
Ia mengapresiasi inisiatif Wakil Gubernur yang mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, terlebih menjelang bulan suci Ramadan yang kerap diikuti peningkatan jumlah anak jalanan di wilayah perkotaan.
“Momentum ini sangat tepat. Ramadan biasanya diiringi lonjakan anak jalanan. Ini alarm bagi kita semua untuk menyiapkan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih manusiawi,” ujar Abdul Malik.
Ia menambahkan, ke depan pendekatan penanganan akan difokuskan pada cara-cara yang humanis, mulai dari pemetaan kantong kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar anak dan keluarga, hingga penyediaan aktivitas yang lebih aman selama Ramadan.
“Anak-anak ini turun ke jalan bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan. Maka pendekatannya harus menyentuh akar masalah, termasuk orang tua dan sumber penghidupan keluarga,” katanya.
Dari sudut pandang anak, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan, Andi Azizah Tenri Wello, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah dan anak tidak sekolah yang dipicu keterbatasan akses pendidikan serta minimnya dukungan keluarga.
Ia menilai, meski pendidikan telah digratiskan, masih terdapat biaya tidak langsung yang menjadi beban bagi sebagian keluarga, seperti transportasi dan kebutuhan kegiatan sekolah.
“Pendidikan memang gratis, tapi ada biaya lain yang tidak semua keluarga mampu. Selain itu, ketepatan sasaran bantuan dan dukungan orang tua juga masih menjadi tantangan,” ungkapnya.
Diskusi lintas sektor ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam membangun kesepahaman bersama, sekaligus melahirkan kebijakan dan aksi nyata yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan kelompok rentan di Sulawesi Selatan. (*)
