JAKARTA – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Munafri, yang akrab disapa Appi, hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda bersama sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Munafri, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden mengenai strategi mempercepat akses keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Pemkot Makassar Siapkan Tindak Lanjut
Bagi Pemerintah Kota Makassar, Rakornas TPAKD menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan.
Munafri menegaskan, arahan Presiden akan menjadi perhatian pemerintah kota untuk ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan di Makassar.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Ia berharap hasil Rakornas dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kota, pemerintah pusat, dan sektor keuangan sehingga kebijakan perluasan akses keuangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Rakornas TPAKD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat koordinasi dalam memperluas layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Perluasan akses tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan serta produk keuangan.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Dalam arahannya, Prabowo juga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Menurutnya, keberadaan kelembagaan tersebut merupakan pencapaian yang patut dihargai dalam upaya memperluas akses keuangan masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden turut menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
Jangkau Berbagai Kelompok Masyarakat
Prabowo menekankan bahwa akses keuangan harus dapat menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan, bukan hanya kelompok yang telah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.
Presiden menyebut sejumlah kelompok yang menjadi penerima manfaat program perluasan akses keuangan, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, perluasan akses keuangan diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan kegiatan produktif.
Melalui tindak lanjut hasil Rakornas TPAKD, Pemkot Makassar berharap sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor keuangan semakin kuat sehingga akses terhadap layanan keuangan dapat mendukung pertumbuhan usaha, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan warga. (*)
