LUWU – Polisi berhasil mengungkap kasus penipuan yang mencatut nama Bupati Luwu terpilih, Patahuddin, Kamis (30/1/2025).
Dua pelaku ditangkap setelah menipu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Andi Pallanggi, dengan modus meminta uang sebesar Rp7 juta untuk penggantian ban mobil.
Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Jhody Dharma, menjelaskan bahwa kejadian ini bermula pada 6 Januari 2025, ketika salah satu pelaku mendatangi ruang kerja Andi Pallanggi di Kantor Dinas Pendidikan Luwu.
Pelaku mengaku sebagai utusan Bupati Luwu terpilih dan menyampaikan bahwa Patahuddin membutuhkan dana segera untuk mengganti ban mobilnya.
Agar semakin meyakinkan, pelaku menelepon rekannya yang berpura-pura menjadi Bupati terpilih.
Dalam percakapan itu, pelaku menggunakan nomor dengan foto profil Patahuddin, sehingga korban tidak curiga.
Meyakini permintaan itu benar, Andi Pallanggi menyerahkan uang Rp7 juta kepada pelaku.
Namun, setelah transaksi selesai, korban mulai merasa ada yang janggal.
Ia kemudian mengonfirmasi langsung kepada ajudan Bupati terpilih dan mendapat kepastian bahwa permintaan uang tersebut tidak pernah ada.
Sadar telah menjadi korban penipuan, Andi Pallanggi segera melaporkan kejadian itu ke Polres Luwu.
Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi dua pelaku utama.
Mereka adalah Fahri alias Iccong (36 tahun), warga Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, yang berperan sebagai eksekutor, dan Hayyul Muttaqim alias Fajar (38 tahun), warga Palopo, yang berperan sebagai sosok Bupati terpilih dalam panggilan telepon.
“Setelah mendapatkan bukti yang cukup, kami langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi dua unit handphone, satu kaos putih, dan sebuah topi hitam yang digunakan dalam aksi penipuan,” jelas AKP Jhody Dharma.
Saat ini, kedua tersangka telah diamankan di Polres Luwu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Polisi juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan serupa yang memanfaatkan nama pejabat atau tokoh berpengaruh demi keuntungan pribadi. (*)
