MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penguatan pembangunan kependudukan dan percepatan penurunan stunting kembali mendapat pengakuan nasional.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI atas dukungan dan konsistensi Pemprov Sulsel dalam mengimplementasikan Program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting, serta pelaksanaan Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pada pembukaan kegiatan Fasilitasi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam RPJMD 2025–2029, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (16/12/2025).
Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan bahwa apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran aktif dan konsistensi Pemprov Sulsel dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan kependudukan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia.
Selain penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulsel, BKKBN RI juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan yang mencatatkan capaian signifikan dalam penurunan stunting sepanjang 2024.
Kabupaten Maros meraih penghargaan atas penurunan stunting terbesar pertama sebesar 12,3 persen, disusul Kabupaten Takalar dengan penurunan 11,4 persen, serta Kabupaten Sidenreng Rappang yang memperoleh apresiasi atas capaian prevalensi stunting terendah kedua sebesar 20,3 persen.
Menanggapi penghargaan tersebut, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada BKKBN RI.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam pengendalian penduduk, pelaksanaan Program Bangga Kencana, serta percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Fatmawati.
Ia juga mengapresiasi peran BKKBN RI yang selama ini memberikan pendampingan dan penguatan kebijakan melalui berbagai arahan strategis, termasuk dalam penyusunan dan internalisasi PJPK.
Menurutnya, peta jalan pembangunan kependudukan menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Fatmawati Rusdi mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan untuk segera merampungkan serta menyerahkan dokumen PJPK sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
“Saya meminta kabupaten dan kota agar mempercepat penyetoran dokumen PJPK. Kami juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah lebih dulu menyerahkan dokumen tersebut sebagai wujud keseriusan mendukung program nasional,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Shodiqin, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, serta diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas sekretaris daerah, unsur DPRD kabupaten/kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sulawesi Selatan. (*)
