JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Selasa (27/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, diterima langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Keduanya membahas penguatan koordinasi pusat dan daerah, khususnya terkait tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, serta dukungan kebijakan bagi pembangunan Kota Makassar.
Appi hadir didampingi Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah. Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan.
Menurut Appi, pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis memperkuat sinergi dengan Kemendagri.
“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Dirjen Otda yang baru dilantik, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Appi.
Ia menjelaskan, koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan. Kota Makassar membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan seiring,” jelasnya.
Sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, lanjut Appi, Makassar memiliki peran strategis yang memerlukan dukungan regulasi, kebijakan, dan koordinasi lintas sektor.
“Sinergi ini penting agar kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengatakan pertemuan tersebut turut membahas percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
“Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis sistem,” ujarnya.
Ia menyebutkan, salah satu inovasi yang dibahas adalah pemanfaatan sistem digital e-Mutasi untuk mendukung efisiensi birokrasi dan transparansi pengelolaan ASN.
“Melalui sistem e-Mutasi, proses mutasi PNS antar daerah dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” jelas Ardi.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pemerintah daerah, termasuk Kota Makassar, melalui pembinaan, fasilitasi kebijakan, dan penguatan regulasi.
“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif,” kata Cheka.
Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat hubungan kerja antara Pemkot Makassar dan Kemendagri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.(*)
