JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah masyarakat melalui partisipasi aktif dalam forum strategis tingkat nasional.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan menghadiri kegiatan Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan yang diselenggarakan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Regional I Kedeputian Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dan menjadi ruang dialog penting antara pemerintah pusat, daerah, serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan mobilitas perkotaan nasional.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, kehadirannya dalam forum tersebut memiliki nilai strategis bagi Kota Makassar, khususnya dalam memperkuat perencanaan, tata kelola, dan pengembangan sistem transportasi yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah dinamika pertumbuhan kota.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, forum ini juga menjadi momentum untuk menyiapkan berbagai proyek transportasi agar lebih siap didukung oleh investasi sektor swasta, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Selain itu, pembahasan dalam forum turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum atau transit oriented development (TOD), serta penataan ruang kota yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan warga.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.
Munafri juga mengungkapkan bahwa Makassar telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek Mamminasata. Namun, ke depan pihaknya ingin memaksimalkan potensi tersebut untuk membangun sistem transportasi yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita sebenarnya sudah pernah masuk dalam program ini melalui Mamminasata. Sekarang bagaimana memaksimalkan agar benar-benar membangun sistem moda transportasi yang baik,” ungkap Appi, sapaan akrabnya.
Ia mengakui, hingga saat ini Makassar masih menghadapi tantangan dalam penyediaan transportasi publik yang memadai. Karena itu, pembangunan sistem transportasi dilakukan secara bertahap dan terencana melalui kerja sama lintas sektor.
“Untuk membangun sistem ini tidak bisa sendiri. Kita butuh masukan dari daerah yang sudah berpengalaman dan dukungan Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas,” tegasnya.
Munafri berharap, ke depan Makassar dapat memiliki layanan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, seperti sistem bus dengan titik naik dan turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kita berharap suatu saat masyarakat bisa naik bus tanpa harus membawa kendaraan sendiri. Ini sejalan dengan apa yang kita lakukan hari ini,” ujarnya.
Selain pembangunan moda transportasi, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama, untuk menjamin keteraturan antara jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi.
Penataan tersebut, lanjut Munafri, juga bertujuan menghadirkan ruang publik yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Ini bukan untuk menghilangkan mata pencaharian, tapi menata agar semua hak ruang bisa berjalan seimbang dan saling menghormati,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar telah memasukkan pengembangan koridor pedestrian dalam agenda pembangunan ke depan sebagai fondasi sistem mobilitas yang tertata, ramah, dan inklusif.
Sementara itu, melalui program KIAT, telah disusun tiga dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang mencakup analisis kondisi awal, strategi jangka panjang, serta rencana aksi implementasi di kawasan metropolitan.
Dokumen tersebut mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan transportasi dengan prioritas pada angkutan massal, transportasi aktif, inklusi sosial, dan ketahanan iklim, serta telah diperkuat dukungan politik dari pemerintah daerah dan Bappenas.
Kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan juga menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pengembangan sistem mobilitas nasional di Indonesia bagian timur. (*)
