MAKASSAR — Kota Makassar berpeluang menjadi daerah percontohan nasional dalam pengembangan program pidana kerja sosial dan pelibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela.
Inisiatif ini dinilai menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Peluang tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Surianto menyampaikan sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Makassar.
Di antaranya kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, serta dukungan kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.
Surianto mengatakan, pengembangan PK Sukarela berpotensi menjadi model baru dalam pelayanan pemasyarakatan karena belum menemukan model serupa berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ujarnya.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.
Libatkan Lebih dari 20 PK Sukarela
Surianto mengungkapkan, Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien.
Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama untuk mobilitas dan transportasi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Menurut Surianto, Munafri memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Selanjutnya, diperlukan pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk merumuskan skema dukungan dan mekanisme pertanggungjawaban anggaran.
Siapkan Lokasi Pidana Kerja Sosial
Selain pengembangan PK Sukarela, kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi perhatian utama Bapas Makassar.
Sejumlah wilayah telah dijajaki untuk menjadi lokasi pelaksanaan program, antara lain Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.
“Kerja sama ini menjadi langkah awal agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi serta mekanisme pelaksanaannya telah tersedia,” kata Surianto.
Ia menjelaskan, program tersebut sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi pidana alternatif. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi semata-mata bertumpu pada pidana penjara, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk menjalani sanksi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Bapas Makassar berharap pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pemasyarakatan.
Perkuat Griya Abhipraya Sombere
Agenda strategis lainnya adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Surianto berharap fasilitas tersebut tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Kota Makassar.
Melalui fasilitas itu, klien pemasyarakatan diharapkan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, dan kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif.
Untuk mendukung pengembangannya, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program dengan Pemkot Makassar, termasuk membuka peluang dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bapas Makassar juga merencanakan peringatan dua tahun Griya Abhipraya Sombere pada akhir 2026. Momentum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperlihatkan capaian pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien, sekaligus memberikan apresiasi kepada para mitra.
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” imbuh Surianto.
Ia menegaskan, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak semata-mata diukur dari jumlah orang yang menjalani pidana, tetapi juga dari seberapa banyak mereka dapat dipulihkan, diberdayakan, dan kembali menjalani kehidupan secara produktif.
Munafri Dukung Penerapan Pidana Kerja Sosial
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan dukungan Pemkot Makassar terhadap penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela sebagai bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
Munafri menyambut positif inisiatif Bapas Makassar yang melibatkan masyarakat melalui pengembangan PK Sukarela.
“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” katanya.
Ia juga mendorong agar MoU yang telah disepakati tidak berhenti sebagai dokumen kerja sama, tetapi segera diterjemahkan menjadi langkah teknis dan program nyata di lapangan.
Salah satu langkah yang perlu dipersiapkan adalah penyediaan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.
“Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.
Munafri juga memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Dukungan Pemkot Makassar tersebut diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut kerja sama dengan Bapas Makassar, sehingga program pidana kerja sosial, pendampingan PK Sukarela, dan pemberdayaan klien pemasyarakatan dapat berjalan secara terintegrasi. (*)

























