MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bersama seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Bilateral Balai Kota Makassar, Jumat (30/1/2026).
Dalam arahannya, Munafri menekankan bahwa tantangan pemerintahan tahun 2026 harus dijawab dengan perencanaan yang lebih presisi sejak awal.
Ia menyoroti masih rendahnya serapan anggaran pada tahun sebelumnya yang berujung pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program.
“Perencanaan jangan salah dari awal. Ini harus menjadi guidance sampai akhir, untuk memastikan pola serapan dan belanja bisa maksimal,” tegas Munafri.
Meski mencatat peningkatan pendapatan daerah hingga 93 persen, Munafri mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan belanja yang efektif agar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Keseimbangan antara pendapatan dan belanja harus kita kelola secara serius. Jangan sampai pendapatan naik, tapi manfaatnya tidak dirasakan publik,” ujarnya.
Ia juga memberi perhatian khusus pada persoalan ego sektoral antar-organisasi perangkat daerah (OPD) yang kerap menghambat pelayanan publik. Munafri menilai lemahnya koordinasi sering menjadi penyebab utama lambannya penyelesaian persoalan di lapangan.
“Kalau ada masalah dan OPD saling lempar tanggung jawab, yang dirugikan itu masyarakat. Sistem pemerintahan ini kolektif, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Munafri meminta seluruh camat dan jajaran wilayah untuk lebih proaktif mendukung program strategis pemerintah kota. Ia menilai percepatan pelayanan publik tidak akan terwujud tanpa kerja tim yang solid dari tingkat kota hingga kelurahan.
“Inilah pentingnya kerja bersama. Pelayanan cepat hanya bisa tercapai kalau semua lini bergerak serempak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menekankan pentingnya inovasi di lingkungan birokrasi. Ia mendorong kepala OPD untuk memberi ruang bagi aparatur dan generasi muda dalam menghadirkan gagasan baru yang solutif dan berkelanjutan.
“Inovasi jangan berhenti di piagam dan foto. Harus ada dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen moral dan profesional yang harus dipertanggungjawabkan.
“Hari ini kita membuat akad tanggung jawab. Ini bukan seremoni di atas kertas, tapi komitmen yang harus dijaga bersama,” pungkasnya. (*)
