MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan strategi pembangunan Kota Makassar melalui tujuh program prioritas atau Sapta MULIA saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA) bagi Praja Muda Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, di Kabupaten Gowa, Selasa (20/10/2026).
Dalam kegiatan bertema Kota Makassar sebagai Smart City tersebut, Munafri menjelaskan pendekatan Pemerintah Kota Makassar dalam memanfaatkan teknologi digital, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Namun, ia ingin kota ini berkembang lebih jauh, tidak sekadar menjadi jalur masuk dan keluar aktivitas ekonomi.
“Kota Makassar tetap menjadi pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Saya tidak mau Kota Makassar ini hanya menjadi pintu gerbang. Saya mau Kota Makassar ini menjadi ruang tamu Indonesia,” kata Appi.
Menurutnya, dengan luas wilayah sekitar 175,77 kilometer persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa, Makassar mengandalkan sektor perdagangan, jasa, konektivitas, dan kualitas sumber daya manusia untuk menggerakkan perekonomian.
Dalam pemaparannya, Munafri menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 7,04 persen, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 6,61 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 85,66, sementara tingkat kemiskinan sebesar 4,24 persen dan tingkat pengangguran terbuka 9,60 persen, berdasarkan data yang disampaikannya.
Ia menilai capaian tersebut perlu diperkuat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Appi juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi dalam membangun kota yang aman, nyaman, serta menarik bagi investasi.
“Makassar harus menjadi kota untuk semua. Kota yang melayani masyarakatnya tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya,” ujarnya.
Tujuh Program Prioritas Sapta MULIA
Di hadapan para praja muda IPDN, Munafri kemudian menguraikan tujuh program prioritas Sapta MULIA yang menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar dalam menjawab tantangan perkotaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pertama, Lontara Plus. Program ini merupakan platform digital terintegrasi untuk menyatukan berbagai layanan dan aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD).
Munafri mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 350 aplikasi yang beroperasi secara terpisah di lingkungan Pemkot Makassar.
Melalui Lontara Plus, pemerintah berupaya mengintegrasikan pelayanan, pengelolaan data, dan pengawasan kinerja perangkat daerah. Masyarakat dapat mengakses informasi sekaligus menyampaikan pengaduan, sedangkan OPD dituntut merespons persoalan secara cepat dan terukur.
“Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya,” ungkapnya.
Kedua, Makassar Creative Hub. Program ini menyediakan ruang pengembangan keterampilan dan kreativitas bagi masyarakat, terutama generasi muda. Pelatihan yang tersedia mencakup berbagai bidang, mulai dari tata rias hingga barista, secara gratis.
Saat ini, Makassar Creative Hub beroperasi di kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemkot Makassar menargetkan penambahan lokasi secara bertahap untuk memperluas akses terhadap pelatihan dan peluang kerja.
Program ini juga membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Apple Academy dan Netflix, guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Makassar.
Ketiga, perluasan akses air bersih. Pemkot Makassar memberikan sambungan air bersih secara gratis kepada warga yang belum memperoleh akses layanan perpipaan. Pembenahan jaringan juga dilakukan untuk mendukung distribusi air yang lebih optimal.
Munafri menegaskan, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata, terutama ketika masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
Keempat, seragam sekolah gratis. Program ini ditujukan bagi siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Makassar. Munafri menyebut sekitar 33.000 anak ditargetkan menerima bantuan seragam, meskipun pelaksanaannya masih dalam proses.
Selain mendukung kebutuhan pendidikan, program tersebut diharapkan dapat meringankan pengeluaran rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Yang kami lakukan adalah mengurangi beban rumah tangganya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli seragam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Kelima, pengelolaan sampah dari sumbernya. Pemkot Makassar mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan bank sampah unit, serta pengolahan sampah menjadi kompos dan produk bernilai ekonomi.
Menurut Appi, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar sampah dapat dikelola menjadi sumber pendapatan sekaligus mengurangi beban lingkungan.
Upaya tersebut juga mencakup pengelolaan TPA Tamangapa, pemanfaatan kompos untuk pertanian perkotaan atau urban farming, serta pengembangan energi dari gas metana sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular.
Keenam, Makassar Berjasa. Program yang merupakan singkatan dari Makassar Berbagi Jaminan Sosial ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Munafri menyebut Pemkot Makassar mengalokasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 81.000 pekerja rentan, termasuk pekerja di sektor keagamaan. Selain itu, sekitar 45.000 warga disebut mendapatkan jaminan hari tua.
Ia menilai perlindungan sosial tersebut penting untuk mencegah keluarga pekerja rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
“Ini penting. Inilah jaminan sosial yang harus kita jalankan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Ketujuh, pembangunan Stadion Makassar. Program ini dirancang tidak hanya untuk menyediakan fasilitas olahraga, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi baru di kota tersebut.
Berbekal pengalamannya sebagai mantan CEO PSM Makassar, Munafri menilai stadion dengan standar yang memadai diperlukan untuk menunjang kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional.
Keberadaan stadion juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, perdagangan, dan usaha lain di kawasan sekitarnya.
“Pembangunan stadion ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari APBD,” ungkapnya.
Pelayanan Publik dan Kualitas SDM Jadi Perhatian
Melalui pemaparan Sapta MULIA, Munafri menekankan bahwa pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemanfaatan teknologi digital, penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, pengembangan keterampilan, hingga pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar membangun kota yang lebih inklusif.
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman pemerintahan kepada para praja muda IPDN yang dipersiapkan untuk berkarier di bidang pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam kegiatan itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten III, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bagian Protokol, serta Camat Tamalate. (*)
