MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Merah Putih Undercover” di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (26/2/2024).
Aksi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga persoalan lokal di Sulawesi Selatan yang dinilai masih belum terselesaikan.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini mengangkat beberapa isu krusial, di antaranya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, mereka juga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Sulawesi Selatan, seperti mafia tanah, pertambangan dan migas, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hingga kasus tersangka kosmetik bermerkuri yang hingga kini belum ditahan.
Aksi demonstrasi ini diterima langsung oleh Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haslinda.
Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan oleh HMI akan segera ditindaklanjuti dan dikawal dalam pembahasan lebih lanjut.
“Kami akan menyampaikan aspirasi adik-adik sekalian ke pemerintah pusat dan DPR RI. Untuk tuntutan yang bersifat regional dan nasional, kami akan segera memanggil semua pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan adik-adik HMI Cabang Gowa Raya. Ini akan segera dijadwalkan,” ujar Haslinda.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Gowa Raya, Nawir Kalling, dalam pernyataan sikapnya menekankan bahwa aksi ini bertujuan untuk menagih ketegasan DPRD Sulsel dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang menuai polemik.
“Secara umum, kami membawa aspirasi skala nasional, regional, dan lokal ke DPRD ini agar ada kejelasan sikap dan tindak lanjut dari lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melihat kebijakan pemerintah pusat yang kontroversial. Kami juga meminta DPRD mengawasi kinerja eksekutif dan yudikatif di Sulawesi Selatan,” tegas Nawir.
Tak hanya itu, Nawir juga menyoroti lambannya proses hukum dalam sejumlah kasus di Sulawesi Selatan, terutama terkait skincare bermerkuri yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Banyak kasus yang tidak tuntas sampai hari ini di Sulsel, salah satunya adalah tersangka kasus skincare bermerkuri yang masih bebas berkeliaran. Pertanyaannya, ada apa dengan penegakan hukum di Sulawesi Selatan?” katanya dengan nada kritis.
Setelah melalui diskusi dengan perwakilan DPRD Sulsel, massa aksi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal realisasi dari janji yang diberikan oleh DPRD.
Aksi yang berlangsung hingga malam hari ini akhirnya berakhir dengan tertib setelah aspirasi mereka diterima secara resmi oleh anggota dewan.
Dengan demonstrasi ini, HMI Cabang Gowa Raya berharap ada langkah konkret dari DPRD Sulsel dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan yang mereka suarakan, sehingga transparansi dan keadilan dapat terwujud di Sulawesi Selatan. (*)
