SOPPENG – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Sultan Tajang, menyoroti kebutuhan pengembangan infrastruktur pertanian dan fasilitas dasar masyarakat saat melakukan kunjungan di Desa Mariorilau, Dusun Mo’on, Kabupaten Soppeng, pada 31 Januari 2025.
Dalam kunjungannya, Sultan mengidentifikasi potensi besar lahan persawahan di wilayah tersebut yang belum didukung sistem irigasi memadai. Padahal, terdapat sumber mata air yang dinilai bisa diintervensi untuk mendukung pengairan lahan hingga sekitar 100 hektare.
“Lahan persawahan di sana cukup luas, tapi irigasinya kurang memadai. Sementara ada sumber air yang bisa diintervensi untuk mengairi kurang lebih 100 hektare sawah masyarakat,” ujar Sultan, dikutip Senin (9/2/2025).
Ia mengatakan, masyarakat setempat berharap adanya pengembangan infrastruktur irigasi agar produktivitas pertanian meningkat.
Selain rencana pemanfaatan sumber mata air, juga terdapat sungai di lokasi tersebut yang direncanakan akan dibuatkan tampungan atau wadah air.
Tak hanya itu, Sultan juga menemukan saluran sekunder sepanjang kurang lebih satu kilometer yang masih berupa saluran tanah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak air terbuang sia-sia saat musim tanam.
“Saluran sekundernya masih tanah, sekitar satu kilometer. Saat musim tanam, banyak air terbuang percuma. Ini perlu penanganan supaya distribusi air lebih efektif,” jelasnya.
Ia menegaskan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kewenangan penanganan berada di level pemerintahan mana, sebelum mendorong realisasi program intervensi.
Selain sektor pertanian, warga juga mengajukan permohonan pembangunan jembatan gantung di dusun tersebut untuk menunjang aksesibilitas.
Sultan juga mencatat masih banyak rumah tidak layak huni yang membutuhkan perhatian melalui program bantuan perumahan.
“Harapan masyarakat adalah adanya kemajuan infrastruktur secara umum, mulai dari irigasi, jembatan gantung, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni. Ini akan kami atensi dan kaji sesuai kewenangan,” katanya.
Ia menambahkan, hasil kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan untuk mendorong program prioritas pembangunan di wilayah pedesaan. (*)
