MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui PD Parkir resmi meluncurkan sistem Digitalisasi Parkir di Jalan WR Supratman, Senin (1/9/2025). Program ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pemasangan rompi serta kalung QRIS card kepada perwakilan juru parkir (jukir).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa digitalisasi parkir menjadi jawaban atas masalah klasik pengelolaan parkir manual yang selama ini rawan kebocoran dan sulit diawasi.
“Dengan digitalisasi, semua tercatat otomatis, lebih transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan pun bisa terdistribusi jelas antara pemerintah dan jukir,” ujarnya.
Sebanyak 27 jukir resmi dikerahkan untuk menjalankan uji coba di 16 titik, dengan lokasi awal di Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman. Melalui sistem baru ini, jukir diharapkan lebih teratur, sementara masyarakat mendapat kepastian layanan.
Munafri juga menyoroti praktik jukir liar yang kerap meresahkan pengguna parkir. “Sering terjadi, baru singgah sebentar di ATM sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir baru muncul saat kita keluar. Dengan sistem ini, hal-hal seperti itu bisa kita atasi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa digitalisasi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberi kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Selama ini, kita sulit mengukur pasti sumbangan parkir ke keuangan daerah. Dengan sistem ini, kebocoran bisa ditekan, dan target peningkatan pendapatan bisa dihitung dengan jelas,” jelasnya.
Selain digitalisasi, Munafri meminta jajaran PD Parkir mulai menyiapkan rencana pembangunan gedung parkir (building parking). Menurutnya, kebutuhan lahan parkir di Makassar semakin terbatas, dan solusi vertikal harus segera diwujudkan agar kendaraan tidak lagi menumpuk di bahu jalan.
Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rashid Ali, menyebut program ini sebagai tonggak baru transparansi keuangan daerah. Ia menargetkan pada 2026, setidaknya 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. “Untuk itu, kami butuh dukungan Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” katanya.
Adi juga mengungkapkan, pihaknya telah membentuk Satgas PD Parkir yang melibatkan TNI dan Polri. Satgas ini bertugas mengawal implementasi sistem digital di lapangan agar berjalan sesuai aturan dan menjaga kepercayaan publik.
Peluncuran digitalisasi parkir ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Makassar, perwakilan Bank Indonesia, mitra perbankan, dan sejumlah kepala SKPD. (*)
