MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai memperkuat strategi menghadapi penilaian Adipura 2026 dengan mendorong budaya bersih yang berkelanjutan, mulai dari lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT/RW.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kebersihan kota tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika masa penilaian Adipura semakin dekat. Sebaliknya, upaya menjaga kebersihan harus menjadi kebiasaan dan tanggung jawab bersama yang dijalankan setiap hari.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar Tahun 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta sekretaris camat yang mewakili para camat.
Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, sistem dan pola penilaian Adipura saat ini mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, diperlukan kesamaan langkah, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda,” tegasnya.
Kebersihan Dimulai dari RT/RW
Menurut Appi, pemerintah tidak boleh lagi menerapkan pola kerja yang baru bergerak secara masif menjelang penilaian Adipura.
Pola tersebut dinilai tidak efisien karena pengerahan tenaga, anggaran, dan waktu hanya terpusat pada upaya mengejar penilaian dalam periode tertentu.
Padahal, pemerintah daerah tetap harus menjalankan berbagai pelayanan dan pekerjaan pemerintahan lainnya.
Karena itu, ia mendorong agar gerakan kebersihan dibangun dari lingkup terkecil, yakni RT/RW. Salah satu gagasan yang ingin dikembangkan adalah kompetisi kebersihan antarl ingkungan untuk meningkatkan partisipasi warga sekaligus menjaga konsistensi kebersihan wilayah.
“Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, Appi berharap kebersihan lingkungan tidak lagi menjadi kegiatan insidental yang dilakukan hanya untuk memenuhi indikator penilaian.
“Jadi, ketika ada penilaian Adipura, kita tidak perlu panik karena kebiasaan bersih itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” sambungnya.
Ia juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan mengambil peran lebih aktif. Mereka tidak cukup hanya mengawasi, tetapi harus terlibat langsung menggerakkan perangkat wilayah dan masyarakat.
Appi secara khusus mengingatkan para sekretaris camat yang hadir agar mengambil peran dalam memastikan seluruh jajaran di wilayah masing-masing menjalankan tanggung jawab kebersihan.
Pasar dan Permukiman Jadi Perhatian
Appi menekankan, tanggung jawab menjaga kebersihan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk Perumda Pasar, pengelola fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, dan masyarakat.
“Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk Perumda Pasar, pengelola fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, hingga masyarakat,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pasar tradisional. Menurut Appi, aktivitas perdagangan yang tinggi membuat pasar menjadi salah satu kawasan dengan tantangan besar dalam pengelolaan sampah.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan lingkungan pasar kotor dan tidak tertata.
“Pasar memang tempat yang banyak aktivitas dan menghasilkan sampah. Tetapi, itulah tugas kita. Pasar juga harus bisa bersih dan ditata dengan baik,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Appi juga memaparkan bobot sejumlah komponen dalam penilaian Adipura. Tempat pemrosesan akhir (TPA) memiliki bobot 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, dan perkantoran 2,12 persen.
Pembenahan TPA Tamangapa Berlanjut
Terkait pengelolaan sampah, Appi menyebut pembenahan TPA Tamangapa di Antang, Kecamatan Manggala, menjadi salah satu pekerjaan besar yang telah dilakukan Pemkot Makassar.
Secara bertahap, pemerintah kota mengalihkan pola pengelolaan sampah dari sistem pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem penimbunan berlapis (sanitary landfill).
Pembenahan tersebut dilakukan melalui penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta penerapan penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir pada zona yang telah penuh.
“Selain itu, rehabilitasi kolam penampungan air lindi dan perbaikan saluran drainase, akses jalan, kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat cairan limbah sampah,” terangnya.
Appi menilai, pembenahan TPA yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama pengelolaan sampah di Makassar telah menunjukkan perkembangan. Karena itu, perhatian pemerintah kini harus semakin diperluas ke kawasan permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, serta fasilitas umum lainnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi tempat pembuangan sampah (TPS) liar dan praktik open dumping di wilayah Kota Makassar.
Appi tidak menampik bahwa pada penilaian sebelumnya Makassar belum berhasil memperoleh penghargaan Adipura. Bahkan, kota ini sempat menerima sanksi administratif terkait kondisi pengelolaan sampah, khususnya di TPA.
Namun, setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, ia meminta seluruh jajaran tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan kota.
“Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi,” ungkapnya.
“Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” tambah politisi Partai Demokrat itu.
Appi menegaskan, target Adipura 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kebersihan kota secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian dalam waktu singkat.
Ia berharap seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, Perumda Pasar, hingga masyarakat dapat bergerak bersama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak akan bisa mendapatkan ini kalau hanya bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan kebersihan kota ini menjadi pekerjaan yang kita lakukan setiap hari,” tutup Appi. (*)
