MAKASSAR — Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya agar tetap berada dalam satu garis kebijakan dan arah yang jelas.
Penegasan tersebut mengemuka dalam pertemuan tokoh-tokoh KKLR bersama Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya yang digelar di HSA Building, Makassar, Kamis (5/2/2026).
Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali, mengatakan bahwa seluruh tahapan perjuangan saat ini mengacu pada dua dokumen utama, yakni Rekomendasi Silaturahmi Nasional (Silatnas) II Wija to Luwu tertanggal 20 Januari 2026 dan surat resmi Datu Luwu kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada 23 Januari 2026.
“Kedua dokumen tersebut menjadi rujukan utama perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Secara konseptual, arah dan formatnya sudah final,” ujar Hasbi.
Menurut Hasbi, rekomendasi Silatnas II secara tegas mengarahkan pemekaran wilayah Luwu Raya pada pembentukan Provinsi Luwu Raya yang disertai pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai satu kesatuan kebijakan.
“Struktur wilayahnya sudah jelas, terdiri atas Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kabupaten Luwu Tengah sebagai daerah pemekaran,” jelasnya.
Hasbi yang juga menjabat Koordinator Wilayah BPP DOB Luwu Raya menambahkan, saat ini badan pekerja tengah memfokuskan diri pada penyelesaian seluruh persyaratan administratif sebagai prasyarat pengajuan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ke pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, dokumen kajian akademik dan administrasi Provinsi Luwu Raya sedang dalam tahap finalisasi. Sementara itu, dokumen pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dinilai telah siap sejak lama.
“Untuk Luwu Tengah, dokumen dan rancangan undang-undangnya sudah tersedia. Tinggal menunggu proses persetujuan di DPR,” katanya.
Sebagai Ketua Forum Komunikasi Daerah (FORKODA) CDOB se-Sulawesi Selatan, Hasbi juga mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen dalam memperkuat perjuangan pemekaran wilayah tersebut.
Menurutnya, dukungan dari Kedatuan Luwu, jajaran kepala daerah, paguyuban KKLR, kalangan pemuda, mahasiswa, hingga masyarakat umum menjadi modal sosial yang sangat penting.
“Kita menyaksikan sinergi yang semakin solid. Ini menunjukkan bahwa aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah kehendak kolektif masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbi mengajak seluruh Wija to Luwu di berbagai daerah untuk terus menjaga persatuan dan menghindari perpecahan yang dapat menghambat perjuangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan dukungan, baik secara moral maupun material, demi memperkuat langkah menuju terbentuknya daerah otonomi baru.
“Kita harus menjaga kekompakan dan soliditas. Tantangan pasti ada, apalagi ketika sudah mendekati tahap akhir. Jangan mudah terpengaruh provokasi,” tegasnya.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dihadiri sejumlah tokoh KKLR, di antaranya Wakil Ketua Umum BPP KKLR Dr Abdul Talib Mustafa, Ketua Dewan Pertimbangan BPP KKLR Ir Buhari Kahar M, Dewan Pakar BPP KKLR Prof Jasruddin, Wasekjen BPP KKLR Udhi Hamun, serta Wakil Ketua Bidang OK BPP KKLR Baharuddin Solongi.
Turut hadir Wasekjen Humas dan Media BPP KKLR Isra Lian, Sekretaris BPW KKLR Sulsel Asri Tadda, Wakil Ketua KKLR Sulsel Husba Phada, Penasehat KKLR Sulsel Nasrun Hamzah, Wasekbid Nurliati, serta Biro Humas dan Media KKLR Sulsel Adil Mubarak. (*)
