Luwu Raya

Diam-Diam Bergerak, Empat Kepala Daerah Dukung Penuh Luwu Raya Jadi Provinsi Baru

Tim Redaksi
×

Diam-Diam Bergerak, Empat Kepala Daerah Dukung Penuh Luwu Raya Jadi Provinsi Baru

Sebarkan artikel ini
Empat Kepala Daerah Tegaskan Komitmen Mengawal Pemekaran Luteng dan Provinsi Luwu Raya

MAKASSAR – Di balik riuhnya aksi mahasiswa, blokade jalan, dan gelombang aspirasi yang terus menggema di Luwu Raya, ternyata ada kerja senyap yang sedang berlangsung. Tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, namun perlahan bergerak di ruang-ruang kekuasaan.

Empat kepala daerah se-Luwu Raya—Bupati Luwu Patahudding, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, dan Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal—menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya tidak pernah berhenti.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Komitmen itu mereka sampaikan usai memenuhi undangan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (29/1/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi penting bagi masa depan wilayah yang selama puluhan tahun menanti pemekaran.

Kerja Sunyi di Balik Layar

Mewakili empat kepala daerah, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim mengungkap bahwa perjuangan ini telah berjalan sekitar lima bulan terakhir. Namun, sebagian besar proses dilakukan tanpa sorotan publik.

“Kita di empat pemerintahan sudah bekerja sekitar lima bulan. Memang tidak kita ungkap ke publik, karena harus kita kerja pelan-pelan,” ujarnya saat bertemu mahasiswa asal Luwu Raya di Hotel Mercure.

Menurut Andi Rahim, perjuangan pemekaran bukanlah proses instan. Ia membutuhkan ketekunan, strategi, dan kesabaran, terutama dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.

Di saat sebagian masyarakat turun ke jalan, pemerintah daerah memilih membuka pintu-pintu lobi.

Satu Tujuan, Banyak Jalan

Andi Rahim menegaskan bahwa perbedaan cara berjuang tidak boleh memecah tujuan bersama. Pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat, kata dia, berada dalam satu barisan yang sama.

“Teman-teman mahasiswa dan masyarakat demo, kami pemerintah melakukan lobi ke pusat. Perjuangan kita sama meski caranya berbeda,” tuturnya.

Narasi ini menjadi penanda bahwa gerakan pemekaran Luwu Raya bukan hanya milik elite politik atau aktivis jalanan. Ia adalah gerakan kolektif yang lahir dari kesadaran sejarah, ketimpangan pembangunan, dan harapan akan masa depan yang lebih adil.

Menyikapi Aksi, Merawat Solidaritas

Dalam beberapa waktu terakhir, Luwu Raya memang diwarnai aksi blokade jalan dan unjuk rasa besar-besaran. Namun, empat kepala daerah memilih tidak menyikapi hal itu dengan nada keras.

Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai ekspresi cinta daerah.

“Kalau soal aksi, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Teman-teman juga berjuang, masyarakat kita juga,” tegas Andi Rahim.

Ia menekankan pentingnya saling menguatkan di tengah perjuangan panjang.

“Kalau bukan sesama warga Luwu Raya yang saling mendukung, siapa lagi?” tambahnya.

Pesan ini menjadi ajakan moral agar perjuangan tidak berubah menjadi konflik internal yang justru melemahkan posisi Luwu Raya di tingkat nasional.

Menyiapkan Fondasi Administrasi

Sementara di lapangan semangat terus menyala, di ruang-ruang administrasi kerja teknis juga dikebut.

Bupati Luwu Patahudding mengungkapkan bahwa pemerintah se-Luwu Raya akan melakukan kajian administratif di Jakarta pada 9 Februari 2026.

Forum tersebut akan menjadi momentum penting untuk mematangkan seluruh dokumen pembentukan Provinsi Luwu Raya.

“Mulai dari naskah akademik, studi kelayakan, dan sebagainya akan kita bahas,” jelasnya.

Ia mengakui bahwa secara administratif, berkas usulan provinsi masih terus disempurnakan. Namun, tim khusus telah bekerja sejak beberapa bulan lalu.

Berbeda dengan Provinsi Luwu Raya, usulan DOB Luwu Tengah disebut telah rampung secara dokumen.

“Kalau soal Luwu Tengah, berkasnya sudah selesai,” ujarnya optimistis.

Dari Mimpi Kolektif Menuju Realitas Politik

Perjuangan membentuk Provinsi Luwu Raya bukan sekadar soal pemekaran wilayah. Bagi masyarakatnya, ini adalah tentang pengakuan sejarah, pemerataan pembangunan, dan kemandirian daerah.

Empat kepala daerah kini berada di simpang penting, yakni menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi nasional.

Aksi jalanan, lobi senyap, kajian akademik, dan diplomasi politik kini berjalan beriringan.

Luwu Raya sedang menapaki jalannya sendiri—pelan, penuh tantangan, namun dengan keyakinan bahwa mimpi kolektif ini suatu hari akan menemukan bentuknya. (*)