MAKASSAR – Komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan kembali lengkap setelah dilaksanakannya pengucapan sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang milik Dinas BMBK Sulsel tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Dalam agenda tersebut, Haris Abdurrahman resmi diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Sulsel sisa masa jabatan 2024–2029.
Ia merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II dan akan bertugas di Komisi E.
Haris menggantikan almarhumah Haslinda yang sebelumnya meninggal dunia. Proses PAW ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk memastikan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tetap berjalan optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri Rahman menyampaikan duka cita sekaligus apresiasi atas pengabdian almarhumah selama menjabat sebagai anggota DPRD.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi almarhumah,” ujarnya.
Ia juga memberikan ucapan selamat kepada Haris Abdurrahman, seraya berharap kehadirannya dapat memperkuat kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurut Jufri, sinergi yang terbangun selama ini telah memberikan hasil positif terhadap berbagai indikator pembangunan di Sulawesi Selatan.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,43 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 7,43 persen, serta prevalensi stunting menurun dari 27,4 persen menjadi 23,3 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 75,92 dengan rasio gini di angka 0,363, yang menunjukkan stabilitas kinerja pembangunan daerah.
“Capaian ini perlu kita jaga dan tingkatkan melalui kolaborasi berkelanjutan antara semua pihak,” tegasnya.
Dengan bergabungnya anggota baru melalui mekanisme PAW, diharapkan kinerja DPRD Sulawesi Selatan semakin optimal dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah. (*)
