JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah inovasi Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada Wawancara Nasional Jamsostek Award 2026, Kamis (15/10/2026).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi menjelaskan berbagai strategi Pemkot Makassar untuk memperluas akses pekerja rentan terhadap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk melalui kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Appi, pekerja rentan perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun jaminan untuk masa depan.
“Pemkot Makassar terus menghadirkan berbagai terobosan agar perlindungan ketenagakerjaan melibatkan masyarakat, dunia usaha, hingga aparatur sipil negara (ASN),” ujarnya.
Jaminan Hari Tua bagi Pekerja Rentan
Salah satu inovasi yang dipaparkan Appi adalah pemberian jaminan hari tua bagi pekerja rentan yang telah terdata di Kota Makassar.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
Appi menyebut Makassar sebagai kota pertama di Indonesia yang menghadirkan jaminan hari tua bagi seluruh pekerja rentan yang telah terdata di daerah tersebut.
“Dengan inovasi, kami melakukan kegiatan dengan menjadi kota pertama di Indonesia yang menghadirkan jaminan hari tua kepada seluruh pekerja rentan yang sudah terdata di Kota Makassar,” kata Appi.
Selain melalui program tersebut, Pemkot Makassar juga mengembangkan strategi untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan unsur pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
RT dan RW Didorong Menjadi Agen Perisai
Pemkot Makassar mendorong para ketua RT dan RW di seluruh wilayah kota untuk berperan sebagai agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).
Melalui pendekatan ini, RT dan RW diharapkan membantu memberikan informasi, pendampingan, serta akses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang belum terlindungi.
Appi menilai keterlibatan RT dan RW penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga dapat membantu mengidentifikasi kelompok pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Peran ini kita harapkan dapat membantu memastikan pekerja rentan memperoleh informasi, akses, dan pendampingan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri,” jelasnya.
Gandeng Dunia Usaha dan ASN
Strategi berikutnya dilakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Pemkot Makassar membuka peluang bagi perusahaan untuk berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu pembiayaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, terutama pekerja rentan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Pemkot juga mendorong semangat gotong royong melalui keterlibatan ASN. Setiap aparatur diharapkan menjadi penjamin bagi sedikitnya satu pekerja rentan agar dapat memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Yang terakhir, kami memberikan kesempatan kepada sesama ASN untuk menjadi penjamin minimal satu orang dari para pekerja rentan yang ada di Kota Makassar untuk bisa ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Makassar berencana menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memperluas jangkauan perlindungan, termasuk bagi kelompok pekerja keagamaan yang belum tersentuh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Appi menegaskan, keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang terdaftar. Pemerintah juga perlu memastikan pekerja rentan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja serta memiliki jaminan untuk masa depan.
Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat terus menjadi instrumen perlindungan sosial yang menjangkau lebih banyak masyarakat, baik di Makassar maupun di daerah lain di Indonesia.
“Mudah-mudahan dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi satu perisai yang sangat baik atau menjadi sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan kerja dan jaminan hari tua kepada masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kota-kota,” tutup Appi. (*)
