MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menguatkan langkah dalam pembenahan sistem pengelolaan sampah, seiring dorongan pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan tersebut secara nasional pada 2029.
Komitmen itu kembali ditegaskan oleh Munafri Arifuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026).
Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sekaligus ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penanganan sampah oleh 24 daerah di Sulawesi Selatan.
“Makassar tentu berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional pengelolaan sampah pada 2029,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Jufri Rahman dan turut menghadirkan Ary Sudijanto dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Dalam pemaparannya, Ary menegaskan arah kebijakan nasional yang menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Salah satu fokus utama adalah mengakhiri praktik pembuangan terbuka (open dumping) serta memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan di tingkat sumber.
Ia juga menyinggung Gerakan Indonesia ASRI sebagai bagian dari agenda nasional untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Pada 2029, kita menargetkan persoalan sampah dapat diselesaikan secara nasional,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kota Makassar turut disorot sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan capaian pengelolaan sampah, terutama jika mampu mempercepat transformasi sistem dari hulu hingga hilir.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Makassar dalam beberapa waktu terakhir telah melakukan berbagai pembenahan, mulai dari penguatan pengelolaan berbasis rumah tangga hingga koordinasi intensif di tingkat kelurahan dan RT/RW.
Langkah strategis lainnya adalah percepatan transformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Manggala dari sistem open dumping menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga mulai mengarah pada pengelolaan sampah berbasis teknologi melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern, sehat, dan berkelanjutan.
Melalui berbagai upaya tersebut, Makassar menempatkan diri tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam mendorong percepatan reformasi pengelolaan sampah di tingkat nasional.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan penanganan di hilir, tetapi membutuhkan perubahan sistemik yang dimulai dari sumbernya. (*)
