MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Langkah ini menjadi fokus utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, di mana efisiensi anggaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pulau.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan, termasuk di pulau-pulau terluar, menjadi perhatian serius pemerintah kota.
Dalam Musrenbang RPJMD yang digelar terbuka di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025), Munafri—yang akrab disapa Appi—mengungkapkan pentingnya keterbukaan dan efisiensi sebagai dasar pembangunan inklusif.
“Musrenbang kali ini kami gelar di ruang publik sebagai simbol keterbukaan pemerintah. Kami ingin masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan kota,” ujar Appi dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran Forkopimda.
Menurut Appi, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk mengalihkan belanja pemerintah ke sektor-sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal dalam pembangunan.
Hasil peninjauan terbaru menunjukkan kondisi sejumlah pulau di Kota Makassar masih sangat memprihatinkan. Akses listrik, misalnya, hanya tersedia 3 hingga 4 jam per hari di beberapa titik.
Keterbatasan infrastruktur dasar seperti ini, menurut Appi, harus segera ditangani melalui kebijakan anggaran yang berpihak.
“Tahun depan, kami akan mengarahkan lebih banyak anggaran untuk membenahi wilayah kepulauan. Ini adalah amanah keadilan pembangunan yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Program pembangunan lima tahun ke depan, lanjut Appi, mencakup peningkatan konektivitas antara pulau dan daratan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pemerintah Kota Makassar juga mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyukseskan program-program tersebut.
Ia menekankan bahwa pembangunan Kota Makassar harus bersifat inklusif, adil, dan menjangkau seluruh wilayah—tanpa diskriminasi antara kawasan daratan dan kepulauan.
“Warga pulau punya hak yang sama dengan warga di darat untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di kepulauan bukan pilihan, melainkan kewajiban,” ujarnya.
Appi juga menyadari bahwa tantangan pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kota. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dengan pemerintah provinsi, pusat, dunia usaha, dan akademisi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RPJMD.
Ia menyebut tantangan besar seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan pendekatan kolaboratif.
Menutup sambutannya, Appi menegaskan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan cetak biru arah masa depan kota. Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikannya sebagai acuan utama dalam menyusun rencana kerja.
“RPJMD harus dikawal bersama, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dari segala penjuru kota, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau,” pungkasnya. (*)
