MAKASSAR — Upaya memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan langkah konkret melalui penguatan data sosial berbasis digital.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum silaturahmi Kementerian Sosial RI bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir dalam kegiatan tersebut bersama Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.
Dalam pertemuan itu, isu akurasi data penerima bantuan sosial menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, menyebut penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah krusial dalam memastikan efektivitas program pemerintah.
“DTSEN menjadi fondasi penting agar data yang kita gunakan benar-benar akurat dan mutakhir,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkot Makassar saat ini tengah mempersiapkan uji coba digitalisasi data bantuan sosial sebagai bagian dari penguatan sistem tersebut. Tahap awal difokuskan pada penyiapan agen pendata yang akan dibekali melalui bimbingan teknis.
Setelah proses tersebut rampung, tim akan langsung diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan validitas data penerima bantuan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan penyaluran yang selama ini masih menjadi tantangan.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam paparannya menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong integrasi dan pembaruan data bansos secara berkala. Sistem yang digunakan saat ini telah terpusat dan melibatkan berbagai lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menilai, kolaborasi aktif pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga akurasi data tersebut.
“Dengan sistem yang terintegrasi, kita ingin menekan potensi kesalahan penyaluran bantuan,” kata Gus Ipul.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan melalui mekanisme usul dan sanggah. Skema ini memberi ruang bagi warga untuk mengajukan keberatan apabila merasa layak menerima bantuan namun belum terdata.
Forum tersebut juga membahas sejumlah program prioritas Kementerian Sosial lainnya, seperti pengembangan Sekolah Rakyat dan percepatan penurunan angka kemiskinan.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai program sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
