MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Majelis Pimpinan Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Sulsel di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Senin (15/9/2025).
Pertemuan berlangsung hangat dengan membahas peluang kolaborasi di berbagai bidang, terutama pendidikan, kepemudaan, dan penguatan karakter generasi muda di era digital.
Fatmawati menyampaikan apresiasi atas kiprah ICMI Muda yang dinilainya mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dan membicarakan apa saja yang bisa dikolaborasikan. Pemerintah dengan segala program tidak bisa berjalan sendiri tanpa bergandengan tangan,” ujar Fatmawati.
Ia menekankan, kerja sama lintas sektor penting untuk menjaga nilai keindonesiaan, memperkuat pendidikan, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif digitalisasi.
“Kami ingin dukungan tidak hanya soal peningkatan kualitas SDM, tetapi juga perlindungan anak-anak kita di era digital. ICMI Muda bisa menjadi pionir dalam mendukung visi Sulsel Maju dan Berkarakter,” tambahnya.
Fatmawati juga membuka ruang seluas-luasnya bagi ICMI Muda untuk ikut serta dalam merumuskan solusi atas tantangan strategis, mulai dari transformasi digital, isu lingkungan, hingga ketahanan pangan.
Sementara itu, Ketua Umum ICMI Muda Sulsel, Muhammad Tang, mengungkapkan rasa syukurnya atas penerimaan hangat Wagub Sulsel.
“Alhamdulillah, kami diterima dengan suasana kekeluargaan yang kental. Ini menjadi momentum untuk memperkenalkan ICMI Muda sebagai organisasi yang bergerak di empat pilar utama: keindonesiaan, keislaman, kecendekiawanan, dan kepemudaan,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi dengan Pemprov Sulsel akan memperkuat kiprah ICMI Muda dalam menghadirkan gagasan dan inovasi bagi pembangunan daerah.
Kolaborasi ini diharapkan memperkaya basis ide dan solusi berbasis ilmu serta moral, sehingga kebijakan pemerintah lebih partisipatif dan relevan dengan aspirasi generasi muda. (*)
