MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) memperkuat perannya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Pesan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Permabudhi Sulawesi Selatan di Hotel Horison Makassar, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional Ekoteologi bertema “Ego to Eco: Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan”. Seminar menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Ketua Umum Permabudhi, Prof. Philip Kuntjoro Widjaja; Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, Hening Parlan; dan Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa.
Dalam sambutannya, Andi Winarno berharap Musda III menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, memperkuat komitmen kebangsaan, serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur agama dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia, harmonis, dan menjunjung tinggi toleransi.
Ia mengatakan, Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan keberagaman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan dan kedamaian yang selama ini terjaga, kata dia, tidak terlepas dari semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Buddha.
“Permabudhi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat persatuan serta nilai-nilai kebangsaan,” katanya.
Permabudhi Diharapkan Semakin Berkontribusi
Andi Winarno berharap Musda III menghasilkan kepengurusan yang solid dan visioner serta mampu memperkuat kontribusi Permabudhi Sulsel dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menekankan bahwa organisasi keagamaan tidak hanya berperan dalam pembinaan umat, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan sosial melalui penguatan nilai moral, pemahaman toleransi, dan sikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan.
“Semoga Musda ini akan menghasilkan keputusan yang bijaksana dan program kerja yang bermanfaat, serta memperkuat peran Permabudhi dalam menjaga kerukunan, memperkokoh persatuan, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Permabudhi, Prof. Philip Kuntjoro Widjaja, yang juga anggota Wantimpres, mengatakan Musda menjadi momentum untuk merumuskan kepengurusan dan program kerja, sekaligus melakukan koreksi serta revisi yang diperlukan bagi kemajuan organisasi.
Ia juga mengapresiasi kehadiran perwakilan dari berbagai agama dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran lintas agama mencerminkan hubungan harmonis yang telah dibangun bersama.
“Kehadiran dari rekan-rekan dari berbagai agama juga menandakan betapa harmonisnya hubungan yang telah kita bangun bersama lintas agama. Semoga Musda ini dapat menghasilkan keputusan yang baik yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Ketua Pengurus Daerah Permabudhi Sulsel, Yonggris Lao, menjelaskan bahwa organisasi tersebut terbentuk pada 2018. Pada periode kepengurusan pertama, fokus utama diarahkan pada pembangunan komunikasi antarmajelis, penyatuan majelis, serta penguatan persatuan dan harmoni umat Buddha di vihara.
“Pada periode pertama, tugas kami bagaimana membangun komunikasi antarmajelis, mempersatukan majelis, dan harapan umat vihara bisa bersatu dan harmoni, berhasil kami jalankan,” katanya.
Pada periode kedua, kepengurusan Permabudhi Sulsel berfokus menjaga persatuan organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi bagi daerah.
Ekoteologi, Merawat Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Bersama
Selain agenda organisasi, Musda III Permabudhi Sulsel juga mengangkat isu lingkungan melalui Seminar Nasional Ekoteologi bertema “Ego to Eco: Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan”.
Pemprov Sulsel menyambut baik tema tersebut. Andi Winarno menilai persoalan lingkungan hidup bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual setiap individu maupun kelompok masyarakat.
Menurutnya, menjaga kelestarian alam merupakan bentuk kepedulian terhadap kehidupan dan masa depan bersama. Karena itu, upaya pelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga keagamaan, dan kalangan akademisi.
“Menjaga kelestarian alam merupakan wujud kepedulian terhadap kehidupan dan masa depan bersama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan kalangan akademisi dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Musda III Permabudhi Sulsel diharapkan menghasilkan keputusan organisasi dan program kerja yang mampu menjawab kebutuhan umat serta masyarakat luas.
Melalui penguatan kerukunan, pembinaan umat, dan kepedulian lingkungan, Permabudhi diharapkan terus berkontribusi dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. (*)
