MAKASSAR — Warga Lingkungan Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, mengaku kecewa dan merasa diabaikan pemerintah setempat akibat belum adanya bantuan pembangunan drainase di wilayah mereka.
Kondisi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan kerap memicu banjir saat musim hujan.
Persoalan buruknya saluran air ini, menurut warga, telah berulang kali disampaikan melalui forum musyawarah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun hingga kini, belum ada kejelasan maupun realisasi dari pihak terkait.
“Sudah sering kami sampaikan, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Kalau menunggu pemerintah, kami bisa terus kebanjiran,” ujar salah seorang warga, dikutip LegionNews, Minggu (25/1/2025).
Warga menyebut, usulan pembangunan drainase juga telah diajukan secara resmi oleh tokoh masyarakat setempat, termasuk Jamaluddin Dg Sese. Namun, upaya tersebut dinilai belum membuahkan hasil.
Akibat minimnya respons pemerintah, warga RT 03 RW 09 Kelurahan Barombong akhirnya mengambil langkah mandiri dengan menggalang dana secara gotong royong.
Dana tersebut digunakan untuk membangun drainase sederhana demi mengurangi genangan air yang kerap merendam rumah dan jalan lingkungan.
Ketua RT setempat mengatakan, langkah swadaya itu diambil karena kondisi sudah sangat mendesak.
“Kami terpaksa swadaya. Padahal drainase ini kebutuhan dasar dan seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RW 09, Muh Rasyid, menyoroti mekanisme pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lontara milik Pemerintah Kota Makassar yang dinilai belum berjalan optimal.
Menurutnya, laporan yang disampaikan melalui aplikasi tersebut kerap berputar dari satu instansi ke instansi lain tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Semua keluhan memang diarahkan lewat aplikasi. Tapi ketika saya coba, prosesnya hampir sama seperti aduan sebelumnya. Dari aplikasi ke kecamatan, dari kecamatan ke lurah. Itu menurut saya kurang efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah laporan masuk ke kelurahan, biasanya dilakukan klarifikasi ulang kepada RT dan RW, yang dinilainya justru menghambat realisasi.
“Laporan kembali ke kami untuk klarifikasi, bukan langsung ditindaklanjuti. Ini seperti mengembalikan laporan, bukan merealisasikannya,” tutupnya.
Warga berharap Pemerintah Kota Makassar tidak menutup mata terhadap kondisi infrastruktur lingkungan, khususnya di kawasan permukiman yang rawan banjir.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah setempat terkait keluhan warga tersebut. (*)
