MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan potensi maritim daerah.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan jajaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini menitikberatkan pada pengawasan mutu serta percepatan hilirisasi produk perikanan.
Pelaksana Tugas Kepala BPPMHKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Makassar. Ia juga menyampaikan adanya perubahan nomenklatur dan penguatan fungsi kelembagaan sesuai regulasi terbaru.
Zamrud menyebutkan, perubahan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif sejak 31 Desember 2025. Regulasi ini secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
“Kehadiran kami untuk menyatakan komitmen mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. Saat ini kelembagaan kami telah bertransformasi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,” ujar Zamrud.
Ia menambahkan, audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan hasil perikanan yang aman, berkualitas, dan memiliki nilai tambah ekonomi. Selain pengawasan mutu, pembahasan juga difokuskan pada penguatan hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi maritim.
Sebagai kota pesisir, Makassar dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk perikanan unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam menjalankan tugasnya, BPPMHKP Makassar berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Fokus utama diarahkan pada peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.
“Kami siap mendukung daerah melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan,” kata Zamrud. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi mutu hasil perikanan telah sepenuhnya dilimpahkan kepada pihaknya.
Saat ini, terdapat sembilan jenis sertifikasi yang ditangani, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya dan pembenihan, hingga unit pengolahan dan sertifikasi HACCP. Zamrud berharap Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mengoptimalkan sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan utama Makassar sebagai kota maritim. Ia menyambut positif kolaborasi yang terbangun dengan KKP, khususnya dalam memperkuat peran Dinas Perikanan dan Pertanian.
“Eksplorasi produk kelautan harus benar-benar dimaksimalkan. Makassar memiliki sumber daya laut yang besar dan belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.
Ia mencontohkan sejumlah pengembangan potensi kelautan yang telah menunjukkan hasil positif, seperti kegiatan ekspor perikanan dan inovasi produk hasil laut. Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan.
Appi juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, terutama melalui edukasi di lingkungan sekolah. Ia menilai konsumsi ikan perlu didorong sejak dini untuk mengimbangi maraknya makanan olahan instan yang kurang sehat.
Selain itu, pembinaan nelayan menjadi perhatian utama Pemkot Makassar karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keberlanjutan hasil perikanan. Munafri berharap kerja sama dengan KKP dapat terus berjalan dan diwujudkan melalui program konkret di lapangan.
“Jika ada kegiatan yang perlu dilakukan bersama, kami siap berkolaborasi,” pungkasnya. (*)
