LUWU TIMUR — Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menetapkan Sulawesi Selatan sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional untuk pengembangan skema off-taker Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui skema ini, koperasi didorong menjadi penyerap hasil produksi masyarakat desa sekaligus penghubung komoditas lokal ke pasar yang lebih luas.
Dukungan pemerintah pusat akan diperkuat melalui pengalokasian anggaran untuk pengadaan alat dan mesin pascapanen. Fasilitas tersebut diharapkan membantu petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk mereka.
Kebijakan tersebut disampaikan Ferry dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Lapangan INIAKU, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (10/10/2026) malam.
“Saya ingin memberanikan diri menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilot project kegiatan off-taker pengadaan alat mesin bagi kegiatan pascapanen dan pascaproduksi seluruh hasil produk masyarakat desa dan kelurahan se-Sulawesi Selatan,” tegas Ferry.
Penetapan tersebut menempatkan Sulsel sebagai daerah percontohan untuk mengembangkan peran koperasi tidak hanya dalam distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga dalam menyerap hasil produksi masyarakat dan memperkuat rantai pasok ekonomi desa.
KDKMP Didorong Menjadi Penyerap Hasil Produksi Desa
Ferry menjelaskan, KDKMP dirancang menjalankan dua fungsi utama untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan memperpendek rantai distribusi barang.
Pertama, koperasi berperan menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, KDKMP didorong menjadi penyerap dan penampung hasil produksi desa. Cakupannya meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga produk UMKM lokal.
Fungsi kedua ini dinilai penting karena persoalan yang dihadapi produsen di tingkat desa bukan hanya menghasilkan barang, melainkan juga menjaga kualitas, mempertahankan daya simpan, dan memperoleh akses pasar yang memadai.
Untuk mendukung fungsi tersebut, Kementerian Koperasi mulai mengalokasikan anggaran pengadaan sarana pascapanen. Fasilitas yang disiapkan antara lain mesin pengering gabah (dryer), pengatur suhu untuk buah dan sayuran, serta ruang penyimpanan dingin (cold storage) bagi komoditas perikanan dan pertanian.
Keberadaan sarana tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan hasil produksi sekaligus membantu menjaga mutu komoditas sebelum dipasarkan.
Dengan dukungan fasilitas pascapanen, koperasi diharapkan memiliki kemampuan lebih baik dalam menampung hasil produksi masyarakat secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan skema ini juga bergantung pada kesiapan pengelola, kepastian pembeli, mekanisme penentuan harga, serta akses distribusi ke pasar.
PKK Didorong Membina UMKM Lokal
Selain menyiapkan fasilitas pascapanen, Ferry mendorong keterlibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembinaan pelaku UMKM yang terhubung dengan skema off-taker KDKMP.
Menurut dia, jaringan PKK memiliki peran dalam mendampingi masyarakat, termasuk pelaku usaha rumahan yang memproduksi berbagai produk lokal.
“Peran ibu-ibu sangat besar untuk membantu, membimbing, dan membina para pelaku yang memproduksi produk-produk UMKM. Nanti yang membina kegiatan off-taker ini adalah ibu-ibu PKK,” ujar Ferry.
Keterlibatan PKK diharapkan dapat memperkuat pendampingan usaha, terutama dalam meningkatkan kualitas produk, pengemasan, dan kesiapan pelaku UMKM memenuhi kebutuhan pasar.
Sinergi tersebut juga membuka peluang agar produk olahan masyarakat memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan melalui jaringan koperasi.
Luwu Timur Rampungkan 77 Gedung KDKMP
Pada kesempatan yang sama, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP di daerahnya.
Dari total 128 desa dan kelurahan di Luwu Timur, pembangunan fisik koperasi telah rampung di 77 lokasi. Sebanyak enam gedung masih dalam proses penyelesaian, sedangkan 10 lokasi lainnya berada dalam tahap verifikasi.
Selain pembangunan fisik, sebanyak 68 KDKMP dilaporkan telah menerima kendaraan operasional untuk menunjang distribusi barang dari sentra produksi menuju pasar.
Capaian tersebut, menurut laporan pemerintah daerah, menempatkan Luwu Timur dalam tiga besar kabupaten di Sulawesi Selatan berdasarkan jumlah Koperasi Merah Putih.
Pemkab Luwu Timur juga merintis pembangunan sembilan Koperasi Nelayan Merah Putih, termasuk di kawasan pesisir Danau Towuti, serta mengusulkan 11 lokasi tambahan.
Pengembangan koperasi nelayan ini diharapkan dapat memperkuat rantai usaha sektor perikanan, mulai dari penanganan hasil tangkapan hingga distribusi dan pemasaran.
Pandu Juara Disinergikan dengan Koperasi Merah Putih
Pengembangan KDKMP di Luwu Timur turut diarahkan untuk mendukung program Pandu Juara, singkatan dari Pembangunan Desa Unggul, Maju, dan Sejahtera, yang digagas pemerintah kabupaten.
Dalam skema tersebut, petani, nelayan, dan pelaku UMKM menjadi pelaku utama produksi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) berperan mengorganisasi kegiatan usaha, menyediakan sarana produksi, serta mendukung pengolahan hasil.
Sementara itu, KDKMP diproyeksikan menjadi penyerap hasil produksi sekaligus penghubung ke jaringan pasar yang lebih luas.
Model ini dirancang untuk membangun rantai ekonomi desa yang terintegrasi, sehingga kegiatan produksi, pengolahan, penampungan, dan pemasaran dapat saling mendukung.
Untuk menopang pelaksanaan Pandu Juara, Pemkab Luwu Timur mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp2 miliar per desa. Berdasarkan keterangan dalam acara tersebut, dukungan itu masih terbatas pada 33 desa percontohan.
Integrasi antara Pandu Juara dan KDKMP diharapkan dapat memperkuat peran lembaga ekonomi desa. Meski demikian, efektivitasnya akan ditentukan oleh kemampuan masing-masing lembaga menjalankan fungsi secara jelas, mengelola pembiayaan secara akuntabel, dan memastikan hasil produksi benar-benar terserap pasar.
Menkop Apresiasi Kekompakan Pemerintah Daerah
Dalam sambutannya, Ferry juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan dalam peringatan Harkopnas di Sorowako.
Ia menilai kekompakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi modal penting untuk mendorong pelaksanaan program koperasi di daerah.
“Saya pertama kali hadir di provinsi di Indonesia yang Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wali Kotanya kompak semuanya. Ini begitu luar biasa dan bisa menjadi contoh bagi provinsi-provinsi yang lain,” puji Ferry.
Penetapan Sulawesi Selatan sebagai proyek percontohan skema off-taker KDKMP membuka peluang bagi penguatan ekonomi berbasis produksi desa. Tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi memiliki kapasitas pengelolaan yang memadai, fasilitas pascapanen dapat dimanfaatkan secara optimal, dan hasil produksi masyarakat memperoleh kepastian penyerapan dengan harga yang wajar. (*)
