MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memperkuat perannya dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani.
HKTI diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi profesi, tetapi mampu hadir sebagai mitra strategis petani dalam membuka akses terhadap teknologi, permodalan, pasar, hingga penguatan kelembagaan ekonomi.
Dorongan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra saat mendampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulsel dan berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (4/10/2026).
HKTI Diminta Hadir di Tengah Petani
Andi Winarno mengatakan HKTI memiliki posisi penting dalam menyerap aspirasi petani sekaligus membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Menurutnya, keberadaan organisasi petani harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
“HKTI harus hadir di tengah-tengah petani. Bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai mitra yang mampu menyerap aspirasi, membantu mencari solusi, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar,” kata Andi Winarno.
Ia menilai penguatan kelembagaan menjadi salah satu kunci agar petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga mampu berkembang sebagai pelaku usaha.
Karena itu, kepengurusan HKTI Sulsel yang baru diharapkan dapat memperkuat konsolidasi hingga tingkat petani serta memperjuangkan kepentingan mereka melalui program yang konkret.
“Musyawarah daerah ini hendaknya menjadi momentum untuk menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan petani,” ujarnya.
Dorong Pertanian Maju dan Berkelanjutan
Pemprov Sulsel juga mendorong HKTI membangun kolaborasi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem pertanian, mulai dari peningkatan kapasitas petani, pemanfaatan teknologi, pengembangan usaha, hingga perluasan akses pasar.
Menurut Andi Winarno, sinergi antara organisasi petani, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mendorong pertanian Sulsel yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Lima Agenda Transformasi Pertanian
Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan konsolidasi organisasi di daerah harus berjalan seiring dengan program yang mampu menjawab berbagai tantangan sektor pertanian.
Ia menyebut Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 HKTI telah menetapkan lima agenda transformasi pertanian yang menjadi arah kerja organisasi.
Kelima agenda tersebut meliputi penguatan kapasitas petani, kaderisasi dan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perluasan akses pasar dan ekspor, serta penguatan peran HKTI sebagai organisasi yang solutif.
“Lima agenda transformasi pertanian ini menjadi bagian dari arah kerja HKTI,” kata Karding.
Menurut dia, penguatan organisasi harus diikuti dengan upaya konkret dalam mendorong pemanfaatan teknologi, hilirisasi produk lokal, peningkatan daya saing, serta perlindungan sumber daya alam.
Dengan pendekatan tersebut, HKTI diharapkan tidak hanya berperan dalam mengonsolidasikan petani, tetapi juga ikut mendorong terciptanya ekosistem pertanian yang mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
Kepengurusan Baru
Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031 menjadi bagian dari konsolidasi organisasi di tingkat daerah.
Sejumlah figur kepala daerah, legislator, dan tokoh daerah turut mengisi kepengurusan DPC HKTI di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Musda DPD HKTI Sulsel sebagai bagian dari proses penguatan organisasi dan penyusunan arah program HKTI di tingkat provinsi.
Kegiatan dibuka Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Indonesia.
Melalui kepengurusan baru dan agenda transformasi yang telah ditetapkan, HKTI Sulsel diharapkan mampu memperkuat peran organisasi hingga tingkat akar rumput dan memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan petani. (*)
