MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan kepada Komisi VII DPR RI, mulai dari dukungan kebijakan untuk pengembangan industri, pembangunan infrastruktur pariwisata, hingga penguatan ekonomi kreatif dan konektivitas wilayah kepulauan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).
Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,04 persen, menurutnya, penguatan ekosistem usaha dan investasi perlu didukung kebijakan pemerintah yang memungkinkan industri berkembang di daerah.
“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelasnya.
Insentif untuk Bahan Baku Industri
Untuk mendorong pertumbuhan industri, Appi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan insentif terhadap bahan baku yang masuk ke daerah untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu industri lokal berkembang, termasuk sektor garmen yang menghadapi tantangan biaya bahan baku.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” ujarnya.
Ia berharap dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dapat memperkuat daya saing industri sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.
Dorong Infrastruktur Seni, MICE, dan Gastronomi
Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Appi menyampaikan kebutuhan infrastruktur yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, serta pertemuan berskala besar.
Menurutnya, Makassar yang kerap menjadi lokasi kegiatan nasional dan internasional membutuhkan gedung representatif untuk mengakomodasi kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dengan kapasitas hingga ribuan orang.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” katanya.
Selain infrastruktur, Appi juga menyoroti potensi gastronomi Makassar sebagai bagian dari identitas dan daya tarik pariwisata kota. Ia berharap pemerintah pusat dapat mendukung upaya mendorong gastronomi Makassar memperoleh pengakuan sebagai warisan gastronomi UNESCO.
Ia turut menyinggung Pinisi yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda, sebagai salah satu contoh kekayaan budaya yang dapat memperkuat daya tarik Makassar dan Sulawesi Selatan.
Minta Dukungan Pembangunan Dermaga di Kepulauan
Aspirasi lainnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan Spermonde. Appi menilai dermaga memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mendukung pengembangan wisata bahari.
Namun, ia menyebut kewenangan Pemkot Makassar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut masih terbatas, sehingga pemerintah kota membutuhkan dukungan dan kejelasan akses kewenangan untuk menangani kebutuhan infrastruktur kepulauan.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.
Menurut Appi, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, memperkuat kegiatan ekonomi, dan membuka peluang pengembangan pariwisata.
Melalui pertemuan tersebut, ia berharap aspirasi Pemerintah Kota Makassar mendapat perhatian pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti melalui dukungan kebijakan maupun pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Menurutnya, kunjungan itu bertujuan menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” kata Evita.
Pertemuan tersebut menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan dan berbagai kendala yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. (*)
