MAKASSAR — Tingkat inklusi keuangan di Sulawesi Selatan telah mencapai sekitar 94 persen. Namun, capaian tersebut belum diikuti tingkat literasi keuangan yang sebanding, yang masih berada di angka 61 persen.
Kesenjangan sekitar 33 persen tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi saat membuka Financial Expo (FIN Expo) Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Atrium Mall Trans Studio Makassar, Sabtu (3/10/2026).
FIN Expo BIK 2026 berlangsung 2–4 Oktober dengan mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemerintah daerah.
Gap Literasi dan Inklusi Masih Lebar
Fatmawati mengatakan tingginya tingkat inklusi menunjukkan semakin banyak masyarakat Sulsel yang telah memiliki akses terhadap layanan keuangan.
Namun, akses tersebut perlu diikuti kemampuan masyarakat memahami manfaat, risiko, biaya, serta ketentuan produk keuangan yang digunakan.
“Ini mungkin yang harus kita highlight bersama, bahwa belum paham, belum tahu soal literasi keuangan. Padahal sebenarnya teman-teman dari perbankan ataupun yang memberi akses permodalan ini lebih harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita melek literasi keuangan,” ujar Fatmawati.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan bersama pemerintah dan industri jasa keuangan agar perluasan akses tidak berhenti pada kepemilikan rekening atau penggunaan layanan keuangan.
Masyarakat juga harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan produk yang legal, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya.
Jangan Terjebak Produk Keuangan Ilegal
Fatmawati juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih produk dan layanan keuangan.
Ia meminta masyarakat memastikan legalitas produk sebelum menggunakan layanan, terutama di tengah semakin beragamnya tawaran jasa keuangan.
“Mari kita kenali produk keuangan yang legal. Tidak ada lagi produk kita terjebak dengan produk yang ilegal, sehingga membuat masyarakat kita sengsara,” kata Fatmawati.
Ia menilai, peningkatan literasi menjadi semakin penting seiring dengan semakin luasnya akses pembiayaan dan berkembangnya layanan keuangan digital.
Dorong Pembiayaan UMKM
Fatmawati mengatakan inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi kerakyatan, terutama melalui kemudahan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemprov Sulsel, kata dia, mendukung berbagai program yang dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan.
“ Inklusi keuangan menjadi peran yang sangat vital dalam mendorong akselerasi ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses permodalan yang mudah dan aman, khususnya bagi para pelaku UMKM kita,” ujarnya.
Ia juga mendorong industri jasa keuangan memperluas layanan hingga wilayah pelosok dan menghadirkan produk yang lebih inklusif serta mudah dipahami masyarakat.
“Dan kepada para pelaku industri jasa keuangan, mari terus memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok serta menghadirkan inovasi produk yang inklusif, ramah masyarakat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau serta berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” katanya.
198 Kegiatan Literasi Sepanjang 2026
Kepala OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar sekaligus Ketua FKIJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, mengatakan upaya mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi keuangan terus dilakukan melalui berbagai program edukasi.
Sepanjang 2026 hingga triwulan II, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel telah melaksanakan 198 kegiatan literasi keuangan dengan jangkauan 2.204.391 peserta.
Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, kelompok perempuan, nelayan, petani, pelaku UMKM, penyandang disabilitas hingga masyarakat pedesaan.
Selain literasi, program juga diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan.
Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (PHINISI), misalnya, telah mencapai plafon pembiayaan Rp1,18 triliun dengan 34.084 debitur.
Sementara program pemberdayaan UMKM melalui klasterisasi sejak 2022 hingga 2025 telah membentuk 1.611 klaster dengan 22.275 debitur dan total plafon kredit Rp644,46 miliar.
QRIS Tembus 1,5 Juta Merchant
Digitalisasi juga menjadi bagian dari perluasan inklusi keuangan di Sulsel. Jumlah merchant QRIS di Sulawesi Selatan tercatat mencapai sekitar 1,5 juta merchant.
Sementara program budaya menabung pelajar melalui KEJAR atau One Student One Account (OSOA) telah mencapai 2.187.810 rekening dengan nominal simpanan Rp412,38 miliar.
Data tersebut menunjukkan perluasan akses layanan keuangan berlangsung cukup masif. Tantangannya kini adalah memastikan masyarakat memahami cara menggunakan layanan tersebut secara aman dan bertanggung jawab.
FIN Expo Targetkan 25 Ribu Pengunjung
Ketua Panitia FIN Expo BIK 2026 yang juga RCEO BRI Regional Office 15 Makassar, Riza Pahlevi, mengatakan kegiatan tersebut menargetkan 25.000 pengunjung.
Sebanyak 28 tenant jasa keuangan berpartisipasi dalam FIN Expo 2026.
Menurut Riza, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang promosi produk jasa keuangan, tetapi juga wadah edukasi, konsultasi, serta komunikasi interaktif antara industri jasa keuangan dan masyarakat.
Pembukaan FIN Expo BIK 2026 ditandai secara simbolis dengan peletakan bola takraw di atas topi adat Pasappu.
Prosesi tersebut disaksikan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, jajaran pimpinan BI dan LPS, serta pimpinan perbankan dan lembaga jasa keuangan di Sulawesi Selatan.
Melalui FIN Expo 2026, pemerintah dan industri jasa keuangan berharap perluasan akses keuangan di Sulsel dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat, sehingga layanan keuangan benar-benar dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi dan kesejahteraan. (*)
