MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Majene sebagai ruang berbagi praktik tata kelola pembangunan daerah.
Bertempat di Baruga Anging Mamiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (10/1/2026), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan arah kebijakan strategis, capaian pembangunan, hingga program prioritas yang tengah dijalankan Pemkot Makassar.
Kunjungan rombongan Pemkab Majene ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda silaturahmi, tetapi juga forum pertukaran gagasan lintas daerah, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan strategi pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan.
Dalam pemaparannya, Munafri menjelaskan bahwa pembangunan Kota Makassar saat ini diarahkan pada pendekatan pemerintahan yang berorientasi dampak. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran, kata dia, harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak cukup hanya berbicara soal regulasi dan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Munafri.
Ia menyebutkan, Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari tingginya mobilitas penduduk, tekanan inflasi, hingga dinamika sosial perkotaan. Kondisi tersebut menuntut birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan.
Dalam periode pembangunan 2025–2029, Pemkot Makassar mengusung visi mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Visi ini diterjemahkan ke dalam sejumlah misi strategis, seperti penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur berkeadilan, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan.
Munafri juga memaparkan sejumlah program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Di antaranya pembebasan iuran sampah, pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru, serta pemasangan sambungan PDAM tanpa biaya awal.
“Bagi sebagian orang mungkin nilainya kecil, tetapi bagi banyak warga, pengurangan beban pengeluaran seperti ini sangat berarti untuk menjaga daya beli,” jelasnya.
Di sektor tata kelola, Pemkot Makassar melakukan konsolidasi sistem digital pelayanan publik melalui Makassar Super Apps “Lontara Plus”, yang mengintegrasikan ratusan aplikasi layanan ke dalam satu platform terpadu. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memudahkan akses layanan masyarakat.
Sementara di sektor ekonomi, Pemkot Makassar mendorong pemerataan pertumbuhan melalui pembangunan sentra ekonomi baru, penguatan UMKM, pengembangan event pariwisata, serta sport tourism.
Salah satu contohnya adalah pembangunan stadion sepak bola menggunakan APBD yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Tak hanya itu, Munafri juga menyinggung inovasi demokrasi lokal melalui pemilihan langsung Ketua RT dan RW, sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan ke tingkat paling bawah.
“Negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Itu sebabnya kami memberi ruang bagi warga untuk memilih langsung pemimpinnya di tingkat lingkungan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut memaparkan perhatian Pemkot Makassar terhadap pengembangan generasi muda melalui Makassar Creative Hub, serta dukungan bagi tenaga kesehatan dan pendidik di wilayah kepulauan melalui insentif dan fasilitas transportasi gratis.
Ia menegaskan, pembangunan Makassar tidak diarahkan untuk mengejar penghargaan semata, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan berdampak nyata.
“Dalam 11 bulan terakhir, kami menerima lebih dari 35 penghargaan. Namun yang paling penting, manfaat pembangunan itu dirasakan oleh sekitar 1,4 juta warga Kota Makassar,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariana, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mempelajari strategi dan kebijakan yang diterapkan Pemkot Makassar. Menurutnya, Makassar dinilai berhasil mencatatkan berbagai capaian kinerja dan inovasi pelayanan publik.
“Kami melihat langsung bagaimana Kota Makassar mengelola pemerintahan dan pembangunan. Banyak hal yang bisa kami pelajari dan adaptasi,” ujarnya.
Selain agenda diskusi pemerintahan, rombongan Pemkab Majene juga melaksanakan kegiatan retreat selama dua hari di Makassar. Andi Rita menyebut Makassar dipilih karena memiliki keunggulan di berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, kuliner, hingga potensi pariwisata dan sejarah.
Ia juga memaparkan kondisi Kabupaten Majene sebagai daerah dengan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan, namun masih membutuhkan pengelolaan yang lebih optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap Majene ke depan tidak hanya menjadi daerah lintasan, tetapi mampu menjadi tujuan persinggahan yang memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
