MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah mengkaji wacana pembentukan satuan kerja lintas instansi yang bertujuan memperkuat fasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam penyampaian aspirasi publik.
Kajian tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Makassar, Senin (9/2/2026).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menjelaskan bahwa gagasan pembentukan satuan tugas itu masih berada pada tahap konseptual.
Menurutnya, fokus utama wacana tersebut bukan pada pembentukan struktur baru, melainkan pada penguatan mekanisme komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Bapak Gubernur menerima berbagai masukan terkait pembentukan satgas. Namun substansinya adalah membuka ruang dialog agar aspirasi tersampaikan tanpa merugikan kepentingan umum,” ujar Salim, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan teknis maupun regulasi operasional yang disiapkan terkait rencana tersebut.
“Masih dalam tahap kajian. Kita ingin memastikan pendekatannya tepat dan berpihak pada kepentingan publik,” tambahnya.
Pemprov Sulsel memandang penyampaian pendapat di muka umum sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan komunikasi yang efektif dan saling menghormati.
Berdasarkan data kepolisian di Makassar, jumlah aksi demonstrasi sepanjang 2025 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena tersebut dinilai sebagai refleksi partisipasi publik yang semakin aktif.
Di sisi lain, pemerintah daerah mencatat capaian positif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus terus memantau perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai dasar evaluasi kebijakan.
Dalam konteks pembangunan, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim demokrasi yang kondusif sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan pertumbuhan investasi daerah.
Sepanjang 2025, realisasi investasi di Sulawesi Selatan tercatat mengalami pertumbuhan signifikan, yang menunjukkan stabilitas daerah tetap terjaga.
Melalui kajian ini, pemerintah daerah berharap dapat merumuskan pola komunikasi yang mampu menyeimbangkan kebebasan berpendapat, dialog terbuka, serta ketertiban umum.
“Kita ingin demokrasi berjalan sehat, aspirasi tersalurkan, dan masyarakat tetap merasa aman serta dilindungi,” pungkas Salim. (*)
