MAROS — Proyek pembangunan jembatan kembar menuju Pasar Sentral Maros kini memasuki tahap penting. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan mulai melakukan pengukuran ulang lahan yang akan digunakan untuk proyek strategis tersebut.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan warga pemilik lahan yang ingin memastikan kembali luas dan batas tanah mereka sebelum proses pembebasan resmi dimulai.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengatakan, hasil pengukuran ulang menunjukkan adanya perbedaan kecil pada luas tanah dibandingkan data sebelumnya.
“Ada permintaan dari pemilik lahan untuk dilakukan pengukuran ulang. Setelah dicek, justru terjadi sedikit pengurangan dari hasil awal,” ujarnya, Senin (6/10/2025).
Tercatat, ada tiga pemilik lahan yang terdampak proyek pembangunan jembatan ini, dan satu di antaranya masih melengkapi dokumen bukti kepemilikan.
Terkait nilai ganti rugi, Muetazim menegaskan bahwa belum ada keputusan final karena masih menunggu hasil penilaian resmi dari tim appraisal.
“Harga tanah belum dipastikan karena nanti tim appraisal yang akan menentukan. Setelah batas disepakati, baru dilakukan penilaian resmi,” jelasnya.
Pemkab Maros menargetkan proses pembebasan lahan rampung dalam waktu dekat agar pekerjaan fisik bisa segera dimulai pada tahun depan.
Proyek ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah mengalokasikan Rp8 miliar untuk pembebasan lahan.
“Sedangkan pembangunan fisiknya nanti akan ditangani oleh pihak Balai Jalan,” tambah Muetazim.
Pembangunan jembatan kembar Pasar Sentral Maros menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah daerah. Pasalnya, kawasan pasar merupakan titik kemacetan utama di pusat kota.
Jembatan lama yang kini digunakan dianggap tidak lagi memadai menampung volume kendaraan yang terus meningkat, terutama pada jam sibuk dan hari pasar.
“Kondisi jembatan sekarang cukup sempit, jadi arus kendaraan sering tersendat. Kalau jembatan kembar sudah rampung, lalu lintas akan jauh lebih lancar,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menyalurkan bantuan keuangan Rp10 miliar ke Pemkab Maros, di mana Rp8 miliar di antaranya khusus untuk pembebasan lahan oprit jembatan.
Dengan dukungan provinsi dan pusat, Pemkab Maros optimistis proyek ini segera terealisasi dan menjadi solusi permanen bagi kemacetan di jantung kota Maros, sekaligus membuka akses ekonomi baru di kawasan perdagangan utama kabupaten tersebut. (*)
