MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan, Ir Hasbi Syamsu Ali, MM, menegaskan bahwa kajian keekonomian Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah telah rampung sejak lama.
Karena itu, ia meminta agar polemik terkait layak atau tidaknya prospek ekonomi Luwu Tengah dihentikan.
Hasbi yang juga merupakan Koordinator Wilayah Badan Pekerja Pemekaran (BPP) DOB Luwu Raya dan Ketua Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan DOB di Sulawesi Selatan menyebut, seluruh persyaratan administratif pembentukan Kabupaten Luwu Tengah telah dipenuhi dan diterima pemerintah pusat sejak tahun 2012.
“Berkas administrasi DOB Luwu Tengah sudah lengkap dan diterima pemerintah pusat. Bahkan sudah sampai pada tahap Amanat Presiden (Ampres) kepada DPR RI untuk segera dibahas dan diterbitkan undang-undangnya,” ujar Hasbi di Makassar, Sabtu (8/2/2026).
Menurut Hasbi, tahapan tersebut menandakan bahwa seluruh kajian kelayakan, termasuk aspek ekonomi, fiskal, dan potensi wilayah, telah dinyatakan memenuhi syarat oleh pemerintah.
Dengan demikian, perdebatan publik mengenai prospek ekonomi Luwu Tengah dinilainya tidak lagi relevan.
“Kalau sudah Ampres, itu berarti negara sudah menyatakan layak. Jadi, perdebatan soal kajian ekonomi seharusnya sudah selesai,” tegasnya.
Hasbi menambahkan, satu-satunya faktor yang membuat DOB Kabupaten Luwu Tengah belum terealisasi hingga kini adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014, bukan karena kelemahan pada kajian atau dokumen pendukung.
Meski demikian, ia menilai berbagai pandangan kritis terkait prospek ekonomi Luwu Tengah sebaiknya dimaknai secara konstruktif sebagai tantangan agar daerah tersebut kelak mampu berakselerasi secara ekonomi setelah resmi menjadi kabupaten.
Lebih jauh, Hasbi mengingatkan bahwa saat ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya berada pada fase penting yang membutuhkan persatuan dan kekompakan seluruh elemen Wija to Luwu.
“Polemik yang tidak substansial justru bisa melemahkan soliditas perjuangan. Yang kita butuhkan sekarang adalah narasi positif dan energi kolektif untuk mendorong agenda besar Luwu Raya,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pejuang pemekaran, baik Provinsi Luwu Raya maupun DOB Luwu Tengah, untuk bersikap bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terpancing pada isu-isu yang berpotensi memecah persatuan.
“Kita sebarkan konten yang mempersatukan, mencerahkan, dan memperkuat perjuangan bersama. Polemik yang melemahkan sebaiknya dihentikan,” pungkas Hasbi. (*)
