MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan akses setara terhadap fasilitas publik, mulai dari trotoar, taman kota, hingga ruang-ruang interaksi sosial yang aman dan nyaman.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Appi saat menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas bersama Yayasan Kota Kita Surakarta dan sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).
Audiensi tersebut membahas penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota sebagai bagian dari upaya mewujudkan Makassar sebagai kota inklusif.
Turut hadir dalam pertemuan itu Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar pembangunan berbasis inklusivitas.
Munafri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, menjadikan aspek aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan.
“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Menurutnya, awal masa pemerintahannya menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik terhadap pembangunan baru maupun penyesuaian infrastruktur yang sudah ada.
Pemkot Makassar juga mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan. Salah satunya dengan menghadirkan figur disabilitas, Nadila, dalam tim ahli pemerintah kota untuk memberikan perspektif langsung terkait kebutuhan aksesibilitas.
“Sudut pandang kita belum tentu sama dengan teman-teman disabilitas. Karena itu, kita butuh perspektif dari dalam agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,” jelas Appi.
Selain infrastruktur fisik, Pemkot Makassar juga menyoroti pentingnya fasilitas pendukung seperti rambu penanda, akses lift ramah disabilitas, hingga standar trotoar dan taman kota yang dapat diakses semua kalangan.
Sementara itu, Ahmad Rifai menyebut langkah yang dilakukan bersama Pemkot Makassar merupakan bentuk konkret mendukung visi kota inklusif yang diusung Wali Kota Makassar.
Menurutnya, keterlibatan langsung penyandang disabilitas menjadi kunci agar pembangunan fasilitas publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perwali ini penting untuk memberikan koridor aturan yang jelas bahwa aksesibilitas di ruang publik dijamin oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai Makassar sebenarnya telah memiliki sejumlah infrastruktur dasar seperti trotoar dan taman kota, namun kualitas aksesibilitasnya masih perlu diperkuat agar benar-benar inklusif bagi seluruh warga.
“Ini yang perlu dirapikan agar benar-benar inklusif untuk semua,” pungkasnya. (*)
