PINRANG — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan keseriusannya dalam membenahi infrastruktur dasar di daerah.
Melalui skema Bantuan Keuangan Daerah pada masa kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel mengintervensi penanganan tujuh ruas jalan prioritas di Kabupaten Pinrang yang bertahun-tahun mengalami kerusakan berat.
Kehadiran bantuan fiskal dari provinsi menjadi angin segar bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang yang selama ini terbatas dalam membiayai pemeliharaan jaringan jalan strategis.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pinrang, Muh. Sastera, S.T., M.T., mengakui bahwa dukungan Pemprov Sulsel sangat berpengaruh dalam mempercepat pemulihan ruas yang kondisinya memprihatinkan.
“Dengan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulsel, sangat membantu dalam penanganan ruas jalan yang berada dalam kondisi rusak berat,” ujar Sastera di Pinrang, Rabu (26/11/2025).
Tujuh ruas yang kini tengah dikerjakan meliputi akses vital seperti Tuppu–Pao, Salopi–Pajalele, Pinrang–Langnga, Patobong–Makoring, Corawali–Boki, kawasan perkotaan Pinrang, serta ruas Tamappa–Garessi.
Ruas-ruas tersebut selama ini menjadi jalur utama mobilitas warga, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi daerah.
Perbaikan yang sedang berjalan diproyeksikan menjadi katalis bagi peningkatan konektivitas Pinrang.
Infrastruktur jalan yang lebih layak akan mempersingkat waktu tempuh angkutan hasil pertanian dan perkebunan—sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Pinrang—serta menekan biaya operasional kendaraan yang selama ini tinggi akibat kondisi jalan yang rusak.
Pemerintah provinsi mengalokasikan bantuan senilai Rp20 miliar kepada Pemkab Pinrang untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dukungan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah.
Langkah intervensi ini sekaligus mempertegas arah kebijakan Pemprov Sulsel dalam membuka akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang selama bertahun-tahun menunggu perbaikan jalan yang layak guna. (*)
