MAKASSAR — DPW Muda Bergerak Sulawesi Selatan menyampaikan kritik keras terhadap rencana pemerintah pusat yang disebut akan mengalokasikan dana hingga Rp16 triliun untuk mendukung Dana Hutan Tropis Brasil.
Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel Muh. Alief, kebijakan tersebut menimbulkan kegelisahan publik di tengah persoalan lingkungan yang sedang melanda berbagai daerah di Indonesia.
Alief menyebut, dalam beberapa pekan terakhir Indonesia diguncang bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana itu menyebabkan korban jiwa, merusak permukiman, serta memutus akses masyarakat. Ia menilai kerusakan ekosistem hutan dan aktivitas penebangan liar menjadi faktor yang memperparah dampak bencana.
“Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua bahwa kondisi lingkungan di negeri sendiri sedang membutuhkan perhatian dan investasi yang serius,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12).
Ia menilai wajar bila publik mempertanyakan keputusan pemerintah mengalokasikan dana besar ke luar negeri ketika Indonesia sendiri tengah berjuang memperbaiki kerusakan lingkungan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih fokus membantu pemulihan hutan negara lain ketimbang memastikan keberlanjutan hutan dan keselamatan masyarakat di dalam negeri.
Meski begitu, Alief menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kerja sama internasional maupun diplomasi lingkungan.
Ia mengakui Indonesia memiliki peran penting dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Namun, menurutnya, kontribusi luar negeri tidak boleh mengesampingkan kebutuhan mendesak masyarakat di dalam negeri.
“Indonesia akan lebih kuat di panggung dunia jika mampu memastikan bahwa lingkungannya sendiri terlindungi terlebih dahulu,” katanya.
Ia meminta pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan tersebut, memastikan bahwa alokasi anggaran negara benar-benar sejalan dengan kebutuhan nasional dan kondisi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan.
“Masyarakat, khususnya para pemuda, akan mewarisi masa depan negeri ini. Karena itu, perbaikan lingkungan harus menjadi prioritas utama sebelum memberikan bantuan dalam skala besar ke negara lain,” tegasnya.
Alief menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah mengutamakan pemulihan lingkungan domestik sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.
Ia menilai langkah tersebut penting agar Indonesia dapat berkontribusi secara bermakna bagi dunia tanpa mengabaikan kondisi di tanah air. (*)
