MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muda Bergerak Sulawesi Selatan menyatakan sikap penolakan terhadap rencana keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam inisiatif internasional Board of Peace (BoP).
Organisasi kepemudaan tersebut menilai forum tersebut berpotensi menjadi instrumen kepentingan politik global yang tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan negara berkembang.
Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh. Alief menyampaikan, BoP dinilai sarat dengan agenda aktor-aktor internasional yang memiliki rekam jejak kontroversial dalam praktik hubungan luar negeri.
Menurutnya, salah satu figur yang disebut berada di balik inisiatif tersebut, Donald Trump, memiliki catatan kebijakan luar negeri yang cenderung bersifat koersif dan intervensif.
“Sulit menerima narasi perdamaian dari aktor politik yang memiliki sejarah tekanan, sanksi sepihak, dan operasi tersembunyi terhadap negara lain. Perdamaian tidak bisa dibangun di atas praktik-praktik seperti itu,” ujarnya.
DPW Muda Bergerak Sulsel menyoroti sejumlah laporan internasional yang mengaitkan pemerintahan Trump dengan upaya destabilisasi di kawasan Amerika Latin, termasuk dugaan keterlibatan dalam Operasi Gideon di Venezuela yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Selain itu, organisasi sayap dari ormas Gerakan Rakyat ini juga menyinggung kedekatan politik antara Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang tercermin dalam sejumlah kebijakan kontroversial, seperti pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem serta penghentian bantuan bagi pengungsi Palestina.
“Bergabung dalam forum yang digagas oleh Trump berisiko menyeret Indonesia ke dalam orbit politik yang selama ini mengabaikan penderitaan rakyat Palestina. Ini bertentangan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” lanjutnya.
Muda Bergerak Sulsel juga mempertanyakan rencana kontribusi finansial Indonesia dalam forum tersebut yang disebut-sebut mencapai Rp16,7 triliun atau setara US$1 miliar.
Menurut mereka, setoran dana dalam jumlah besar kepada lembaga yang tidak lahir dari mekanisme multilateral resmi patut dipertanyakan dari sisi urgensi dan manfaatnya bagi kepentingan nasional.
“Dana sebesar itu semestinya dapat dialokasikan langsung untuk kepentingan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan,” kata Alief.
Di sisi lain, mereka menilai rencana tersebut kurang sensitif terhadap persoalan yang dihadapi generasi muda, seperti terbatasnya lapangan kerja, tingginya biaya pendidikan, serta ketimpangan sosial.
“Di tengah berbagai persoalan pemuda, rencana pengeluaran triliunan rupiah demi legitimasi simbolik di forum internasional mencerminkan krisis prioritas,” tegasnya.
DPW Muda Bergerak Sulsel juga mengingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menjauhkan Indonesia dari prinsip politik luar negeri Bebas dan Aktif, serta mengaburkan posisi tegas Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan batas wilayah 1967.
Atas dasar itu, mereka mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana keterlibatan dalam Board of Peace dan mempertimbangkan kembali dampak politik, ekonomi, serta moral dari keputusan tersebut.
“Kami meminta pemerintah menarik diri dari inisiatif ini. Jangan sampai Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai negara yang ‘membeli kursi diplomasi’ dengan harga mahal, namun terseret dalam agenda global yang tidak mencerminkan keadilan dan kemanusiaan,” pungkas Alief. (*)
