MAKASSAR – Isu dugaan rangkap jabatan yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK., M.Kes., menuai klarifikasi tegas. Ia memastikan informasi yang beredar di media online dan media sosial tidak sesuai fakta.
Pemberitaan yang menyebut adanya rangkap jabatan antara posisi Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Haji Makassar disebutnya sebagai informasi keliru.
“Berita itu tidak benar. Sejak 1 November 2025 saya dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan sejak saat itu saya tidak lagi menjabat sebagai Direktur RS Haji,” kata Evi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, posisi Direktur RSUD Haji saat ini telah dijabat secara definitif oleh dr. Rachma Syahrir, Sp.KK., M.Kes., menggantikan dirinya.
Menurut Evi, kemunculan namanya dalam papan struktur organisasi rumah sakit yang menjadi dasar isu tersebut lebih disebabkan oleh persoalan teknis administratif yang belum diperbarui.
“Bisa saja papan struktur itu belum diganti. Itu hal teknis yang biasa terjadi. Tetapi secara administrasi, saya sudah tidak menjabat sebagai direktur sejak dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Evi juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada praktik rangkap jabatan sebagaimana yang dituduhkan dalam pemberitaan tersebut. Ia mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di ruang digital.
“Saya tegaskan tidak ada rangkap jabatan. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” tegasnya.
Diketahui, Evi Mustikawati Arifin resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sejak 1 November 2025. Penunjukan tersebut menandai fase baru kepemimpinan sektor kesehatan di Sulsel, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses kesehatan.
Sejak menjabat, sejumlah capaian kinerja telah diraih Dinas Kesehatan Sulsel. Di antaranya penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Regional II dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tingkat nasional pada Desember 2025.
Selain itu, penguatan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan HPV DNA terus digencarkan, termasuk upaya percepatan penemuan kasus tuberkulosis (TBC) melalui kolaborasi lintas sektor.
Program lainnya mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi aparatur sipil negara serta penataan distribusi tenaga kesehatan guna memastikan layanan lebih merata hingga ke wilayah yang membutuhkan.
Dengan klarifikasi ini, Dinas Kesehatan Sulsel berharap polemik yang beredar dapat diluruskan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel di sektor kesehatan. (*)
