MAKASSAR – Pemerintah memperkuat koordinasi percepatan investasi di kawasan Indonesia Timur melalui pembentukan Desk Investasi Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pembentukan desk tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Desk Investasi ini diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mempercepat penyelesaian hambatan investasi, serta meningkatkan realisasi penanaman modal di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Gubernur Andi Sudirman menyambut baik pembentukan desk tersebut. Menurutnya, kehadiran perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Sulawesi Selatan akan mempermudah pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengoordinasikan berbagai kebutuhan perizinan.
“Dengan adanya representatif dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Sulsel, terutama di PTSP, ini memudahkan teman-teman kami untuk berkoordinasi. Termasuk kebutuhan dokumen, akan lebih mudah diurus di daerah masing-masing,” ujar Andi Sudirman.
Ia menjelaskan, Desk Investasi juga dapat membantu pemerintah memetakan peluang investasi sekaligus mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang berpotensi menghambat proses perizinan.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan perizinan, termasuk rekomendasi pemerintah provinsi maupun kementerian, diharapkan tidak selalu harus berkoordinasi langsung ke pemerintah pusat.
Percepat Penyelesaian Hambatan Investasi
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengatakan pembentukan Desk Investasi bertujuan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menghambat realisasi investasi di daerah.
Hambatan tersebut antara lain menyangkut perizinan, koordinasi antarinstansi, hingga persoalan lahan yang membutuhkan penyelesaian lintas sektor.
“Kita punya misi untuk berkoordinasi dengan teman-teman daerah untuk bisa mempercepat pelaksanaan atau merealisasikan apa-apa yang menjadi kendala-kendala, hambatan-hambatan, sehingga itu bisa segera terimplementasi,” kata Todotua.
Ia menegaskan, iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menarik minat investor, terlepas dari dinamika ekonomi global maupun domestik.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar untuk menarik investasi, mulai dari jumlah penduduk yang besar hingga posisi geografis yang strategis.
“Kalau negara ini bisa menciptakan iklim investasi yang baik dan kepastian berinvestasi yang baik, ya, negara kita ini punya semuanya. Populasi nomor 4 di dunia, posisi letak strategis yang sangat baik,” jelasnya.
Dorong Hilirisasi Potensi Daerah
Gubernur Andi Sudirman menilai Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, industri, dan konektivitas kawasan.
Potensi tersebut, menurutnya, perlu dioptimalkan melalui hilirisasi agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Pembentukan Desk Investasi merupakan bagian dari pengembangan enam desk investasi regional yang dibentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di berbagai wilayah Indonesia. Setelah hadir di Batam dan Denpasar, pengembangan dilakukan ke Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun virtual.
Andi Sudirman juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Todotua Pasaribu yang merupakan putra Sulawesi Selatan.
“Terima kasih banyak atas kedatangannya. Pak Wamen adalah putra Sulsel. Kami menunggu untuk membawakan hal terbaik untuk Sulsel,” tuturnya.
Dengan cakupan wilayah kerja yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua, Desk Investasi di Makassar diharapkan menjadi simpul koordinasi percepatan investasi di kawasan timur Indonesia.
Efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan desk tersebut menyelesaikan hambatan konkret di lapangan, memperkuat kepastian perizinan, dan mendorong investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
