MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak kalangan akademisi dan cendekiawan untuk mengambil peran lebih besar dalam mengawal arah pembangunan Kota Makassar.
Menurut Munafri, pemerintah membutuhkan mitra strategis dari kalangan intelektual agar kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan, tetapi memiliki dasar pemikiran yang kuat serta dampak yang terukur bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Majelis Kajian Pembangunan (MKPD) Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (CIDeS ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (29/8/2026).
“Pemerintah tentu tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh counterpart yang baik untuk memastikan seluruh program-program ini bisa berdampak dan berkualitas kepada masyarakat,” kata Munafri.
Forum tersebut dihadiri Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Arismunandar, Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Andi Tamsil, Ketua Dewan Pakar CIDeS ICMI Orwil Sulsel Prof Abd Hamid Paddu, Ketua CIDeS ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi Culla, para guru besar, serta peserta dialog dan rapat kerja.
Pembangunan Harus Dikawal
Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai CIDeS ICMI memiliki posisi penting dalam menjembatani pemikiran akademik dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Karena itu, ia berharap forum para cendekiawan dapat menghasilkan rekomendasi dan gagasan strategis yang bisa menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan.
“Kota ini tidak mungkin tumbuh sendirian. Kota ini harus tumbuh dengan dikawal,” ujarnya.
Menurut Appi, kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi dibutuhkan untuk membangun sistem yang mampu mengukur keberhasilan setiap program.
Ia meminta para profesor, guru besar, dan cendekiawan ikut memberikan pandangan berbasis kajian terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat.
“Dibutuhkan profesor-profesor, bapak-bapak, kolaborasi akademis yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori sistematis,” katanya.
Ia menekankan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dirancang dan dijalankan. Pemerintah, kata dia, juga perlu mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan dampak dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
Pendidikan Karakter Jadi Fondasi
Dalam sesi diskusi, Munafri juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat Kota Makassar.
Ia menyepakati pandangan bahwa berbagai persoalan sosial perlu dijawab melalui pendekatan pendidikan. Namun, menurutnya, pendidikan tersebut harus dimulai dari pembentukan karakter, adab, dan budaya.
“Saya sepakat sekali bahwa pendekatannya ini pendidikan. All about the education,” tegasnya.
Menurut Munafri, rendahnya kepatuhan terhadap aturan dan berbagai persoalan sosial tidak dapat dilepaskan dari pentingnya membangun kesadaran individu sejak usia dini.
Karena itu, ia mendorong penguatan pendidikan karakter melalui berbagai hal mendasar dalam sistem pendidikan.
“Saya datang ke UNM untuk minta tolong, kita merubah kurikulum pendidikan dasar kita. Masukkan pendidikan adab, etika, konten lokal ke dalam pendidikan kita, tambahkan pelajaran agama. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal yang kecil,” ujarnya.
Pemerintah Harus Terbuka
Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar harus membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Pemerintah, menurutnya, tidak boleh membangun sekat atau barrier yang membuat kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat sulit tersampaikan.
“Pemerintah ini tidak boleh membangun barrier. Pemerintah ini harus terbuka, pemerintah harus responsif terhadap segala keluhan masyarakatnya,” pungkasnya.
Munafri berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan CIDeS ICMI Orwil Sulsel dapat segera diterjemahkan ke dalam kerja nyata.
Kerja sama tersebut rencananya akan diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal untuk melahirkan berbagai kajian, rekomendasi, dan inovasi yang dapat mendukung pembangunan Kota Makassar.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan kalangan cendekiawan, Pemkot Makassar berharap pembangunan kota dapat terus berjalan dengan pendekatan yang lebih terbuka, berbasis pengetahuan, serta memiliki dampak nyata bagi masyarakat. (*)
