MAKASSAR — DPRD Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Dukungan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Sulsel yang menyetujui sejumlah agenda strategis, mulai dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah, hingga nota kesepahaman program prioritas gubernur melalui skema pembiayaan Multi Years dan Single Years untuk periode 2027-2029.
Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem, mengatakan dinamika yang terjadi selama proses pembahasan menunjukkan besarnya perhatian legislatif terhadap arah dan keberlanjutan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut dia, pembahasan program prioritas tidak berlangsung secara formalitas. Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, jajaran pimpinan DPRD, anggota Banggar, hingga anggota dewan lainnya disebut memberikan perhatian serius terhadap agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah.
“Dinamika Banggar ini sangat diseriusi oleh Ibu Ketua, keempat wakil ketua bersama seluruh anggota Banggar, bahkan di luar daripada Banggar. Ini menandakan bahwa semakin serius dan semakin berdinamika pembahasannya, maka semakin serius pula kita memberikan support terhadap program Bapak Gubernur Sulsel,” kata Mizar dalam rapat paripurna, Rabu (26/8/2026) malam.
Legislator Partai NasDem itu menegaskan, perhatian DPRD tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur. Sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan program prioritas pemerintah.
Sektor pertanian, misalnya, mendapat perhatian besar. Menurut Mizar, hal itu mencerminkan orientasi pembangunan Sulawesi Selatan yang tidak hanya bertumpu pada kawasan perkotaan, tetapi juga menyentuh masyarakat di wilayah perdesaan.
“Berbagai sektor sangat diseriusi, terutama sektor pertanian. Ini mempertegas bahwa Pak Gubernur bukan hanya membangun dari kota, tetapi dari desa pun dibangun,” ujarnya.
Selain pertanian, pembangunan di sektor pariwisata dan berbagai bidang lainnya juga terus didorong. Mizar menilai pendekatan lintas sektor tersebut memperlihatkan upaya pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Ia bahkan menyebut konsistensi pembangunan yang dilakukan Andi Sudirman Sulaiman membuatnya layak disebut sebagai “Bapak Pembangunan” Sulawesi Selatan.
“Bahkan sektor pariwisata pun beliau bangun. Jadi pembangunan ini tidak hanya satu sektor, tetapi berbagai sektor yang menjadi kekuatan Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
MYP Jadi Instrumen Keberlanjutan Pembangunan
Salah satu instrumen yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembangunan tersebut adalah skema Multi Years Project (MYP).
Mizar berharap program MYP tahap pertama dapat diselesaikan sesuai target dan memberikan hasil yang nyata. Keberhasilan tersebut, kata dia, akan menjadi fondasi untuk melanjutkan program pembangunan melalui MYP tahap berikutnya.
“Kalau ini berjalan lancar dan sukses, MYP tahap satu sukses, MYP tahap dua sukses, insyaallah perjalanan Andalan Hati paripurna untuk Sulawesi Selatan di kemudian hari,” tuturnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meluncurkan Program MYP 2025-2027 pada Oktober 2025. Total anggaran program tersebut mencapai Rp3,7 triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Program ini memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan jaringan irigasi, serta pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu.
Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak Rp2,5 triliun disiapkan untuk perbaikan dan pengaspalan sekitar 1.000 kilometer jalan yang mencakup 85 ruas di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
Selain itu, sekitar Rp780 miliar dialokasikan untuk pembangunan irigasi yang ditargetkan dapat melayani sekitar 54.000 hektare lahan persawahan.
Sementara pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan di Kabupaten Gowa dan Rumah Sakit Regional Utara di Kabupaten Luwu dianggarkan sekitar Rp485 miliar.
Sejumlah proyek tersebut saat ini masih dalam tahap pelaksanaan dan ditargetkan rampung pada tahun depan. DPRD Sulsel pun berharap program yang telah berjalan dapat memberikan dampak nyata sekaligus menjadi landasan bagi keberlanjutan pembangunan Sulawesi Selatan pada tahun-tahun berikutnya. (*)
