PALOPO – Aksi unjuk rasa Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Luwu Raya yang menuntut penyelesaian krisis air bersih di depan Kantor Perumda Tirta Mangkaluku (PAM-TM) Kota Palopo, Senin (2/11/2026), berakhir ricuh.
Sekitar 10 mahasiswa peserta aksi dilaporkan mengalami kekerasan fisik setelah terjadi bentrokan dengan sejumlah orang yang diduga merupakan karyawan dan petugas keamanan perusahaan daerah tersebut.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, itu awalnya diisi orasi dan teatrikal menggunakan ember serta baskom berisi air. Mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk protes atas persoalan distribusi air bersih yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan, “Air Tidak Mengalir Tapi Pembayaran Terus Mengalir”.
Mereka menyampaikan dua tuntutan utama, yakni evaluasi terhadap direksi Perumda Tirta Mangkaluku dan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak gangguan distribusi air.
Berawal dari Insiden di Depan Gerbang
Koordinator aksi GAM Luwu Raya, Fadhel, menyayangkan terjadinya bentrokan saat mahasiswa sedang menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Panglima GAM Luwu Raya, Ahmad Hanifulla, menjelaskan bahwa kericuhan bermula ketika massa melakukan orasi dan teatrikal di depan gerbang kantor PAM-TM.
Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, Ahmad menyebut seorang pegawai diduga menendang ember yang digunakan mahasiswa sebagai properti teatrikal.
“Kami datang untuk menuntut agar adanya kompensasi pembayaran. Kita ketahui, saat ini, semenjak kekeringan air tidak jalan. Kami meminta adanya kompensasi untuk pelanggan. Namun baru sekitar tiga orang melakukan orasi menyampaikan aspirasinya, tiba-tiba seorang pegawai PAM-TM datang menendang ember teatrikal massa,” tulis Ahmad.
Menurut dia, situasi kemudian memanas setelah sejumlah pegawai keluar dari area kantor. Aksi saling dorong berlanjut hingga terjadi pemukulan terhadap peserta demonstrasi.
Ahmad menyebut sekitar 10 mahasiswa mengalami luka, di antaranya memar pada bagian wajah dan bekas cakaran di leher. Salah seorang peserta aksi juga dilaporkan terjatuh atau dilempar ke saluran drainase di sekitar lokasi.
Video Bentrokan Beredar di Media Sosial
Dugaan kekerasan dalam aksi tersebut turut terekam dalam video berdurasi sekitar empat menit yang beredar luas di media sosial.
Rekaman memperlihatkan sejumlah orang yang diduga karyawan dan petugas keamanan terlibat dalam aksi saling dorong dan pemukulan terhadap peserta demonstrasi.
GAM mengecam tindakan tersebut dan menilai mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi atas persoalan pelayanan air bersih, bukan untuk terlibat dalam bentrokan.
“Kami datang untuk membicarakan krisis air bersih dan mencari solusi. Namun, yang terjadi justru tindakan represif yang tidak pernah kami harapkan,” ungkap Fadhel.
Ahmad Hanifulla juga meminta kepolisian mengusut insiden tersebut secara profesional dan transparan.
“Kami berharap setelah laporan resmi disampaikan, kepolisian bertindak cepat, profesional, dan transparan untuk mengungkap dugaan pengeroyokan ini sampai tuntas,” tegasnya.
Pendamping Hukum Desak Polisi Bertindak
Insiden tersebut menuai kecaman dari sejumlah praktisi hukum.
Direktur Kantor Hukum Toddopuli, Ardianto Palla, menilai dugaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa mencederai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh karyawan dan sekuriti terhadap mahasiswa. Aksi represif ini merupakan bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang. Kami mendesak pihak kepolisian segera menangkap para pelaku pengeroyokan,” ujar Ardianto.
Kecaman serupa disampaikan perwakilan Pusat Bantuan Hukum Andi Djemma, Muhammad Rifai. Ia meminta kepolisian segera mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut.
Rifai juga mendesak Wali Kota Palopo, Naili Trisal, mengevaluasi kepemimpinan Direktur Perumda Tirta Mangkaluku, Steven Hamdani.
Menurutnya, insiden tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, baik dari sisi pembinaan internal perusahaan maupun penyelesaian persoalan pelayanan air bersih.
Pusat Bantuan Hukum Andi Djemma bahkan menyatakan berencana mengajukan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kota Palopo dan Perumda Tirta Mangkaluku ke Pengadilan Negeri Palopo. Gugatan itu berkaitan dengan persoalan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan air bersih.
Korban Tempuh Jalur Hukum
Pascakericuhan, perwakilan GAM Luwu Raya bersama tim pendamping hukum mendatangi Markas Polres Palopo untuk menyampaikan laporan polisi.
Para mahasiswa yang mengaku menjadi korban juga menjalani pemeriksaan medis dan visum untuk mendokumentasikan luka yang dialami.
GAM menyatakan akan terus mengawal proses hukum atas insiden tersebut. Ahmad Hanifulla bahkan menegaskan pihaknya tidak akan menghentikan perjuangan terkait tuntutan pelayanan air bersih dan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Sementara itu, aparat kepolisian masih bersiaga di sekitar lokasi kejadian guna mengantisipasi kemungkinan bentrokan susulan.
Menunggu Klarifikasi Perumda
Di luar persoalan bentrokan, aksi tersebut kembali menyoroti tuntutan masyarakat terhadap perbaikan distribusi air bersih di Kota Palopo.
Mahasiswa menilai pelanggan tetap dibebani kewajiban pembayaran meskipun pasokan air disebut tidak berjalan normal. Karena itu, mereka meminta evaluasi manajemen dan kompensasi bagi pelanggan terdampak hingga distribusi kembali normal.
Hingga berita ini diterbitkan, manajemen Perumda Tirta Mangkaluku belum memberikan keterangan resmi mengenai kronologi bentrokan maupun dugaan keterlibatan karyawan dan petugas keamanan dalam insiden tersebut.
Klarifikasi pihak Perumda diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kejadian di lokasi. Sementara itu, proses penyelidikan kepolisian diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta memastikan pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Krisis air bersih merupakan persoalan pelayanan publik yang membutuhkan penyelesaian konkret. Pada saat yang sama, penyampaian aspirasi masyarakat harus berlangsung dengan aman dan hak-hak semua pihak tetap dihormati. (*)
