Palopo

PALOPO — Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palopo, Haidir Basir, menilai…

PALOPO — Setelah melalui proses politik yang penuh gejolak dan dinamika hukum,…

PALOPO — Upaya memutus rantai peredaran gelap narkoba terus menjadi perhatian serius…

Proses demokrasi di Kota Palopo tahun ini menjadi bukti bahwa kontestasi politik dapat dijalani dengan kedewasaan, menjunjung tinggi kepentingan masyarakat di atas ambisi pribadi.

PALOPO — PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palopo melalui…

Momen bersejarah ini juga disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda, Pj Ketua TP PKK, Kepala BNN Kota Palopo, pimpinan perangkat daerah, serta keluarga besar para CPNS.

Jamaluddin mengingatkan warga Palopo agar tidak salah memilih pemimpin di PSU mendatang.

Perhatian pemerintah pusat terhadap sektor kesehatan di Palopo menjadi dorongan besar bagi upaya peningkatan kualitas layanan medis di rumah sakit setempat.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Palopo pada Selasa (4/3/2025) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah.

Kegiatan ini akan berlangsung selama 19 hari, mulai 4 hingga 22 Maret 2025.

Komisioner KPU Sulsel Upi Hastati dan Pemerhati Kebijakan Publik Andi Yudha Yunus membahas kesiapan KPU serta dinamika politik menjelang PSU di Kota Palopo.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa Trisal Tahir didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan.

Dalam putusannya, MK mendiskualifikasi calon Wali Kota Palopo, Trisal Tahir, karena ditemukan pelanggaran syarat administrasi pencalonan.

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan terkait sengketa hasil Pemilihan…

Paslon nomor urut 2 Farid Kasim-Nurhaenih selaku pemohon menghadirkan Charles Simabura, pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, berpendapat bahwa MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Trisal-Ome jika terbukti melanggar hukum.