MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melakukan penyegaran birokrasi dengan menggeser 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II dalam penataan kabinet MULIA.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta formasi baru tersebut diikuti perubahan kinerja, penguatan integritas, dan percepatan penyelesaian persoalan masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dari total 29 pejabat yang masuk dalam penataan, sebanyak 12 pejabat tetap pada posisi sebelumnya, sementara sejumlah pejabat lainnya mengalami pergeseran jabatan, termasuk pada posisi staf ahli dan asisten.
Munafri menegaskan, pergeseran jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan dan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Menurut Munafri, penataan birokrasi dilakukan melalui pertimbangan kompetensi, pengalaman, kebutuhan organisasi, serta hasil pemetaan dan evaluasi manajemen talenta.
Ia meminta seluruh pejabat yang memperoleh amanah baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Keberhasilan pemerintahan, katanya, tidak hanya bergantung pada kemampuan kepala OPD, tetapi juga kekuatan koordinasi dan kerja sama seluruh unsur organisasi.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Ingatkan Integritas
Dalam arahannya, Munafri juga memberikan perhatian khusus terhadap integritas dan kepatuhan pejabat terhadap aturan. Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat menjadikan catatan tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
Secara khusus, Munafri menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan. Ia meminta seluruh pejabat saling mengingatkan dan tidak membiarkan praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” ujarnya.
Evaluasi Kinerja
Munafri menegaskan penataan pejabat bukan akhir dari proses evaluasi birokrasi. Pemerintah kota akan terus memantau kinerja, koordinasi, capaian, dan pelaksanaan program setiap OPD.
“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia juga meminta pejabat lama dan pejabat baru menjaga komunikasi selama masa transisi. Program yang telah direncanakan, terutama yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan agar pergantian pimpinan tidak menghambat target pembangunan.
Menurut Munafri, kepala OPD yang baru juga harus segera menyusun konsolidasi internal, menyatukan visi, serta menghadirkan konsep dan program kerja yang sejalan dengan prioritas pemerintah kota. Koordinasi akan diperkuat melalui jalur langsung dengan wali kota maupun melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.
Targetkan Perubahan Terukur
Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa capaian statistik dan penghargaan yang diraih pemerintah kota belum cukup jika persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan secara optimal.
Ia menyebut sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan, mulai dari kemiskinan, persoalan gizi anak, pelayanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, ketidakakuratan pendataan, hingga konflik sosial.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi, tetapi mampu menghadirkan solusi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.
Munafri juga mendorong setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Bahkan, ia menekankan pentingnya setiap kepala perangkat daerah menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap pejabat yang baru dilantik dapat memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Menurut Aliyah, setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi, inovasi, serta koordinasi lintas sektor agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu visi.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.
Munafri berharap formasi baru birokrasi Pemkot Makassar dapat bergerak lebih solid, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baginya, jabatan bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk memastikan program pemerintahan berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi warga. (*)
























