MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (6/3/2025).
Pertemuan strategis ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Kota Makassar, Kapolda Sulsel, kepala daerah se-Sulsel, Ketua Harian TPID Sulsel, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel.
Fokus utama pertemuan ini adalah membahas kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025.
Dalam diskusi tersebut, Munafri menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah antara daerah penghasil dan daerah konsumen guna memastikan kelancaran distribusi bahan pokok.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga pasokan serta menekan potensi lonjakan harga selama momen hari besar keagamaan.
“Kami sangat bergantung pada daerah penghasil, sementara Makassar sebagai daerah konsumen perlu memastikan distribusi yang lancar. Yang harus diawasi adalah jalur di tengah-tengahnya,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan dari daerah penghasil seperti Gowa, Maros, dan Takalar agar dapat memperkuat pasokan bahan pokok ke Makassar.
Sebagai pusat ekonomi Sulawesi Selatan, Makassar memiliki permintaan yang tinggi dan sangat bergantung pada distribusi pangan dari wilayah sekitarnya.
“Kami berharap teman-teman di daerah penghasil seperti Gowa, Maros, dan Takalar bisa menjadi penopang kebutuhan Makassar,” katanya.
Stabilisasi Harga Cabai dan Solusi Inflasi
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini adalah cabai, yang sering mengalami fluktuasi harga signifikan.
Munafri melihat kondisi ini sebagai peluang bagi daerah tetangga yang memiliki lahan pertanian luas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Makassar.
“Cabai selalu menjadi isu utama. Ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi daerah penghasil seperti Gowa, Maros, dan Takalar untuk lebih aktif memasok ke Makassar, mengingat kami tidak memiliki pasar induk untuk mengontrol harga,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis menekan laju inflasi, Pemerintah Kota Makassar berencana mengembangkan pola pertanian lahan sempit guna memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Tahun ini kami akan fokus pada pengembangan pertanian lahan sempit. Minimal 20 persen dari kebutuhan bisa dipenuhi dari sini untuk membantu menahan laju inflasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, program ini akan terintegrasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor keuangan.
“Program ini akan terhubung dengan KUR agar berjalan dalam sistem yang saling menguntungkan,” pungkas Munafri. (*)
