LUWU RAYA – Kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan terhadap minimnya kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III selama masa reses dinilai membuka persoalan mendasar tentang representasi politik masyarakat Luwu Raya.
Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kehadiran fisik anggota legislatif di tengah konstituen, melainkan juga berkaitan dengan sejauh mana kepentingan daerah terwakili, aspirasi masyarakat tersalurkan, dan wakil rakyat menjalankan tanggung jawab politiknya setelah memperoleh mandat melalui pemilu.
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, M.Si., mengatakan kritik KKLR mencerminkan persoalan dalam praktik representasi, akuntabilitas politik, hingga ketimpangan perhatian pembangunan antardaerah.
“Dari perspektif sosiologi politik dan sosiologi pembangunan, kritik itu memperlihatkan adanya persoalan dalam praktik representasi, akuntabilitas politik, hingga ketimpangan perhatian pembangunan antarwilayah,” katanya saat dimintai tanggapan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Rahmat, kritik agar Luwu Raya tidak hanya dijadikan lumbung suara menggambarkan pola hubungan politik yang cenderung transaksional. Masyarakat didekati secara intensif ketika pemilu untuk memperoleh dukungan, tetapi perhatian terhadap konstituen berpotensi berkurang setelah kekuasaan diperoleh.
Dalam perspektif sosiologi politik, pola tersebut menyerupai relasi patron-klien jangka pendek. Pemilih ditempatkan sebatas objek elektoral, bukan warga negara yang memiliki hak untuk terus berkomunikasi dan meminta pertanggungjawaban kepada wakilnya.
Karena itu, menurut Rahmat, reses seharusnya menjadi mekanisme pertanggungjawaban sosial dan politik. Kegiatan tersebut tidak cukup hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sekaligus memastikan aspirasi mereka diperjuangkan melalui lembaga perwakilan.
Representasi Politik dan Keterasingan Masyarakat
Rahmat menilai minimnya akses komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat memunculkan alienasi politik atau keterasingan warga dari institusi negara.
Kondisi ini menjadi semakin problematis ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan struktural yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Ia mencontohkan sengketa agraria di Rante Balla, persoalan layanan dasar berupa air bersih di Palopo, hingga aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Ketika persoalan-persoalan tersebut tidak menemukan saluran komunikasi yang memadai dengan wakil rakyat, masyarakat dapat merasa jauh dari proses pengambilan keputusan politik yang seharusnya mewakili kepentingan mereka,” jelas Kepala Program Studi S3 Sosiologi Unhas itu.
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi perwakilan dan memunculkan apatisme politik. Dalam kondisi lain, kekecewaan masyarakat juga dapat mendorong aksi massa atau demonstrasi ketika mekanisme formal dianggap tidak lagi efektif menyalurkan aspirasi.
Dengan demikian, persoalan reses tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan antara masyarakat dan institusi politik. Kehadiran wakil rakyat menjadi penting bukan hanya sebagai bentuk komunikasi, tetapi juga sebagai jaminan bahwa kepentingan konstituen memperoleh perhatian dalam proses pengambilan kebijakan.
Reses Harus Jadi Ruang Pertanggungjawaban
Aspek lain yang disoroti Rahmat adalah kecenderungan kegiatan reses lebih menonjolkan aspek seremonial daripada dialog substantif.
Kritik terhadap pola kegiatan yang hanya sebatas mengumpulkan masyarakat, mengambil dokumentasi, lalu meninggalkan lokasi menunjukkan gejala performativitas dalam politik.
Dengan menggunakan perspektif dramaturgi Erving Goffman, Rahmat menjelaskan kegiatan reses dapat dipahami sebagai semacam panggung depan atau front stage untuk memperlihatkan bahwa kewajiban telah dilaksanakan.
“Padahal, esensi reses seharusnya terletak pada terbukanya ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan, sementara anggota legislatif mendengar, memahami, dan merumuskan tindak lanjut melalui fungsi kelembagaan di parlemen,” ujarnya.
Karena itu, keberhasilan reses tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kegiatan atau dokumentasi kunjungan. Ukuran yang lebih substantif adalah kualitas interaksi dengan masyarakat, kedalaman penyerapan aspirasi, serta keberlanjutan perjuangan atas persoalan yang disampaikan konstituen.
Ketimpangan Perhatian dan Posisi Tawar Luwu Raya
Rahmat juga menyoroti dimensi geografis Dapil Sulsel III yang mencakup sembilan kabupaten/kota dengan rentang wilayah cukup luas. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan perhatian antara kawasan pusat dan pinggiran atau yang dikenal sebagai relasi center-periphery.
“Dalam situasi seperti itu, wilayah yang secara geografis lebih jauh atau dianggap memiliki basis dukungan politik yang relatif aman berisiko kurang mendapat perhatian dibandingkan daerah-daerah yang menjadi basis politik tertentu,” terangnya.
Dalam konteks tersebut, Rahmat menempatkan organisasi kedaerahan seperti KKLR sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil atau civil society. Kritik yang disampaikan KKLR dipandang sebagai bentuk mobilisasi solidaritas sosial berbasis identitas kultural Tana Luwu untuk mengingatkan elite politik terhadap tanggung jawab mereka kepada masyarakat.
Kritik itu, dengan demikian, tidak semata-mata mempersoalkan kehadiran fisik legislator selama reses. Lebih jauh, KKLR sedang menyuarakan kebutuhan masyarakat Luwu Raya agar memiliki hubungan representasi politik yang lebih terbuka, setara, dan berkelanjutan.
Dalam pandangan Rahmat, suara masyarakat melalui organisasi kedaerahan juga menjadi bagian dari upaya membangun kembali posisi tawar daerah dalam hubungan dengan para pemegang mandat kekuasaan.
Persoalan Representasi dan Aspirasi Provinsi Luwu Raya
Lebih jauh, Rahmat mengingatkan bahwa jika minimnya kehadiran dan ketertutupan agenda legislator terus berlangsung, persepsi masyarakat Luwu Raya mengenai marginalisasi pembangunan di tingkat provinsi maupun pusat dapat semakin menguat.
Dalam perspektif sosiologi pembangunan, perasaan diabaikan secara kolektif dapat menjadi salah satu faktor yang memperbesar tuntutan terhadap perubahan struktur pemerintahan dan distribusi kewenangan.
“Dalam konteks Luwu Raya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Tuntutan pemekaran tidak hanya dapat dipahami sebagai keinginan membentuk wilayah administrasi baru, tetapi juga sebagai pencarian keadilan spasial, pemerataan pembangunan, dan representasi politik yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” beber Rahmat.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan representasi politik memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar aktivitas reses. Ia berkaitan dengan harapan masyarakat agar kepentingan wilayahnya memperoleh tempat dalam proses pengambilan keputusan dan agenda pembangunan.
Karena itu, kritik KKLR semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat Luwu Raya.
Keterbukaan agenda reses, pemerataan jangkauan konstituen, ruang komunikasi yang berkelanjutan, serta tindak lanjut atas aspirasi daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab politik yang tidak boleh berhenti setelah pemilu. (*)
























