PALOPO – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Palopo menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak bisa lagi hanya mengandalkan tekanan jalanan dan mobilisasi massa.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertema “Pemekaran Luwu Raya dalam Perspektif Multi Aktor: Data, Kekuasaan, dan Masa Depan Daerah” yang digelar di Warkop Sija Palopo, Sabtu (31/1/2026).
Forum ini digelar di tengah meningkatnya dinamika gerakan masyarakat di Tana Luwu yang dalam beberapa pekan terakhir diwarnai aksi demonstrasi hingga wacana pemblokiran Jalan Trans Sulawesi.
Koordinator Presidium KAHMI Palopo, dr. Abdul Syukur Kuddus, menilai bahwa pendekatan emosional tanpa didukung kajian yang kuat justru berpotensi melemahkan posisi tawar daerah di hadapan pemerintah pusat.
“Perjuangan pemekaran harus dibangun di atas data, analisis, dan strategi politik yang matang. Aksi massa penting, tetapi tidak cukup jika tidak dibarengi argumentasi yang kuat,” ujarnya.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Anggota DPRD Sulawesi Selatan Ir. Fadriaty, akademisi sekaligus Presidium KAHMI Palopo Afrianto, serta Ketua HMI Cabang Palopo Ardi Reski. Hadir pula politisi, aktivis mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
Dalam pemaparan para narasumber, terungkap bahwa salah satu kendala utama pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah syarat administratif jumlah daerah otonom yang belum terpenuhi. Saat ini, Luwu Raya baru memiliki empat kabupaten/kota, sementara ketentuan minimal mensyaratkan lima daerah.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah politik yang lebih terukur, termasuk membuka ruang komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan mengupayakan kebijakan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat posisi strategis Luwu Raya dalam pembangunan nasional.
Ketua HMI Cabang Palopo, Ardi Reski, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu pemekaran agar tidak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan elit.
“Yang kita perjuangkan bukan kursi atau jabatan, tetapi kesejahteraan masyarakat. Harapan besar ada di dapur-dapur rakyat kecil, yang ingin hidup lebih layak,” kata Ardi.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan apabila provinsi baru terbentuk di masa mendatang.
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Adi MP, menekankan pentingnya konsolidasi pimpinan daerah dalam membangun kekuatan lobi politik di tingkat nasional.
Menurutnya, kesatuan sikap para kepala daerah di Luwu Raya menjadi faktor penentu dalam memperkuat posisi daerah saat mengajukan usulan pemekaran.
“Perlu langkah bersama. Empat kepala daerah harus satu suara dan berani membawa aspirasi ini langsung ke Presiden,” ujarnya.
Melalui diskusi ini, MD KAHMI Palopo berharap lahir rekomendasi tertulis yang akan disampaikan kepada panitia pembentukan Daerah Otonomi Baru dan pemerintah pusat.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pijakan perjuangan yang lebih rasional, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat Luwu Raya, bukan semata dorongan emosional sesaat. (*)
