LUWU TIMUR — Aliansi Masyarakat Lampia Bersatu (AMAL Bersatu) memastikan akan menggelar aksi damai di proyek pembangunan port atau jetty PT Indonesia Huali Industrial Park (PT IHIP) di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Aksi yang rencananya melibatkan sekitar 100 massa tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Selasa (6/10/2026) pukul 07.00 WITA. Massa menyatakan aksi akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka mendapatkan penyelesaian.
Koordinator Lapangan AMAL Bersatu, Zakkir Mallakani, mengatakan aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan warga setelah upaya komunikasi dan musyawarah yang menurutnya telah dilakukan sejak 16 Juni 2025.
“Kami sudah cukup bersabar. Kesepakatan tanggal 16 Juni 2025 itu jelas, libatkan lokal. Tapi faktanya di lapangan, nol! Kontraktor dari luar terus didatangkan, dump truck dan alat berat dari luar terus masuk. Lalu kami mau jadi apa di tanah kami sendiri?” tegas Zakki dikutip TimesPolitik.com, Selasa (6/10).
Soroti Komitmen Pemberdayaan Lokal
Menurut Zakkir, dalam pertemuan yang berlangsung di Warkop Mammy, Malili, pada 16 Juni 2025, terdapat komitmen untuk melibatkan pengusaha dan pekerja lokal dalam aktivitas proyek.
Namun, ia mengklaim komitmen tersebut belum diwujudkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
AMAL Bersatu menilai keberadaan proyek pembangunan jetty semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
Zakkir juga menuding adanya pembiaran yang membuat masyarakat terpecah dalam menyikapi aktivitas proyek. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari pernyataan sikap aliansi dan belum mendapat tanggapan dari pihak PT IHIP dalam bahan yang disampaikan.
“Realitasnya, masyarakat Lampia diperlakukan sewenang-wenang. Dibodohi dengan iming-iming, hingga akhirnya terpecah belah,” ujarnya.
Ia menegaskan, AMAL Bersatu akan terus menyuarakan tuntutan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut.
Aksi Disebut Tak Berhenti Sehari
Zakkir mengatakan massa akan berkumpul di depan Kantor Desa Harapan sebelum bergerak menuju area proyek port PT IHIP.
Ia menegaskan aksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai aksi satu hari.
“Kami berkumpul di depan kantor desa dan lanjut ke area port. Ini bukan aksi satu hari. Kami akan bertahan sampai PT IHIP pulangkan kontraktor reklamasi dan pengerukan dari luar itu,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk tekanan agar perusahaan mengevaluasi penggunaan kontraktor, kendaraan proyek, dan alat berat dari luar daerah.
Pengusaha Lokal Minta Dilibatkan
Tuntutan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Asli Lampia (APAL), Adil To Amir, yang turut menandatangani surat pemberitahuan aksi.
Adil menilai pengusaha lokal semestinya mendapatkan ruang yang lebih besar dalam proyek yang berlangsung di wilayah mereka.
“Apa gunanya kami punya alat, punya perusahaan, kalau proyek di depan mata kami sendiri kami tidak dilibatkan? Ini penjajahan gaya baru. Kekayaan alam Lampia akan dikeruk, tapi kami yang punya tanah hanya jadi penonton,” ujar Adil.
Ia menegaskan, tuntutan pemberdayaan kontraktor lokal bukan sekadar permintaan bantuan, melainkan bentuk aspirasi masyarakat agar pembangunan memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
“Kami tidak minta-minta. Ini hak kami. Tanah Lampia ini amanah nenek moyang kami. Sudah seharusnya dikelola untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kemakmuran mereka,” katanya.
Menurut Adil, masyarakat tidak menolak investasi. Namun, keberadaan investasi diharapkan berjalan beriringan dengan pemberdayaan pengusaha dan tenaga kerja lokal.
“Bukan kami menolak investasi, tapi prinsip kami jelas, utamakan pengusaha lokal dan berdayakan tenaga kerja lokal. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di kampung sendiri,” tegasnya.
Adil menyatakan APAL mendukung langkah AMAL Bersatu bersama Karang Taruna Desa Harapan untuk memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut.
Empat Tuntutan AMAL Bersatu
Dalam aksi tersebut, AMAL Bersatu membawa empat tuntutan utama:
- Memberdayakan tenaga kerja lokal.
- Memulangkan kontraktor reklamasi dan pengerukan dari proyek Port PT IHIP.
- Memberdayakan kontraktor lokal dalam proyek Port PT IHIP.
- Menghentikan masuknya unit dump truck dan alat berat dari luar ke area proyek.
Keempat tuntutan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang disorot warga bukan penolakan terhadap investasi, melainkan distribusi manfaat ekonomi dari proyek yang berlangsung di wilayah mereka.
Hingga berita ini disusun, PT IHIP belum memberikan tanggapan atas tudingan mengenai minimnya pelibatan kontraktor dan tenaga kerja lokal maupun tuntutan AMAL Bersatu.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi PT IHIP dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atas persoalan tersebut. (*)
